WahanaNews.co | Masyarakat adat Tano Batak dari kawasan Danau Toba, yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari), berunjuk rasa pada hari ini, Rabu (24/11/2021), di depan Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, menuntut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mencabut izin investasi dan menutup PT TPL.
Menurut mereka, sebagai masyarakat adat dan rakyat, yang sudah menempuh perjalanan darat dari Danau Toba selama kurang lebih tiga hari, sudah seharusnya didengarkan aspirasinya.
Baca Juga:
Aliansi Tutup TPL Gembira di DPRD Taput, Namun Menuai Kecewa di Kantor Bupati Taput
“Kami ini masyarakat adat. Dan kami juga meminta, secara adat, supaya bapak-ibu ini (Menko Marves) turun menemui kami,” kata Hengky Manalu, Koordinator Gerak Tutup TPL kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, KLHK, Kemenko Marves, Dirhansyah Conbul, akhirnya menemui masyarakat adat Tano Batak.
Dirhansyah akhirnya keluar setelah masyarakat adat ingin menyampaikan buku yang berisi rangkuman pelanggaran yang dilakukan PT TPL di kawasan Danau Toba.
Baca Juga:
Toba Pulp Lestari Berhenti Operasi
Saat menerima buka tersebut, Dirhansyah berkata akan menyampaikannya ke Menteri Luhut beserta tuntutan mereka.
“Namun, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi masukan dan tuntutan Masyarakat Adat Tano Batak akan saya sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi Gerak Tutup TPL berunjuk rasa menuntut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mencabut izin investasi dan menutup PT TPL.
