"Kehadiran investasi seharusnya memberikan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia serta kesejahteraan rakyat, sayangnya jutsru menjadi sumber malapetaka bagi Tano Batak," kata Ketua Aliansi Gerak Tutup TPL, Banget Sibuea.
Mereka menilai, kehadiran PT TPL selama 30 tahun di kawasan Danau Toba sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi mereka, khususnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga:
Kantor Luhut Akan Menyelenggarakan ISF 2024, Mengundang Banyak Kepala Negara
"Bangsa ini membutuhkan investasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mensejahterakan rkayat, menghargai keberlanjutan lingkungan, akuntabel dan juga mengedepankan rasa aman, nyaman dan perdamaian," ujar Sibuea.
Karenanya dalam aksi unjuk rasa ini mereka menyampaikan delapan tuntutan, yakni:
1. Cabut Izin Operasional PT TPL
Baca Juga:
Luhut Tidak Setuju Sebutan 'Anak Ingusan' untuk Cawapres Gibran, Minta Pandangan Adil
2. Cabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari wilayah adat
3. Wujudkan reforma agraria sejati
4. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak