WAHANANEWS.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembangunan sebanyak 112 ribu rumah di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak banjir yang melanda Sumatera.
"Kami sudah sampaikan tadi yang terdapat dampak rumah adalah 112.551. Dan ini datanya berkembang terus, sangat dinamis," kata Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Kemenko Infra), Kamis (11/12/2025).
Baca Juga:
Demi 1.950 Makam Baru di 2 TPU Jaktim, Pemprov DKI Relokasi Rumah Warga
Dari 112 ribu rumah yang terdampak banjir, diketahui kerusakan terbanyak dialami Aceh dengan total 75.000 rumah. Sementara itu rumah yang rusak di Sumatera Utara mencapai 28.600 unit, disusul Sumatera Barat dengan jumlah hampir 9.000 unit.
Maruarar menyebut data kerusakan rumah terbagi menjadi empat kategori, yaitu kerusakan ringan, sedang, berat, dan hanyut. Dari keempat kategori tersebut, kemudian akan dilakukan identifikasi untuk langkah penanganan yang tepat.
Ia merinci sebaran kerusakan sementara mencapai sekitar 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat.
Baca Juga:
Menuju Kota Pandan Rapi dan Indah, Pedagang Alun-alun Akan Direlokasi
Ara menjelaskan kementeriannya telah mulai mengidentifikasi lokasi potensial untuk relokasi, yakni 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat.
“Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” ujar dia.
Ia menegaskan survei untuk memastikan tingkat kerusakan rumah membutuhkan waktu karena mencakup ratusan ribu unit dan menjadi dasar penentuan apakah rumah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau dapat direnovasi.
Lebih lanjut Ara mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yakni rumah modular berbahan panel yang dapat dirakit cepat. Sistem ini telah digunakan pada beberapa lokasi bencana sebelumnya.
“Kami punya stok RISHA sekitar 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Setelah hitungan kebutuhan lebih rinci, dan izin, kami kemungkinan akan memesan tambahan berikut cadangannya,” ujar dia.
Kementerian PKP juga telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk menyiapkan parameter teknis dan ekonomi pembangunan rumah, termasuk kualitas panel, kapasitas produksi, harga unit, waktu instalasi, dan sistem pembayaran.
Selain intervensi pemerintah, ia juga mengatakan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyatakan kesediaannya membantu membangun 2.000 rumah bagi korban bencana.
“Ini bentuk gotong royong bangsa yang sangat kami apresiasi. Kontribusi berbagai pihak akan kami integrasikan dengan program pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan tahapan rekonstruksi permukiman belum dimulai karena masih menunggu validasi data kerusakan secara rinci. Namun, seluruh persiapan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan dapat berlangsung cepat setelah tahap tanggap darurat beralih ke pemulihan.
“Bagaimana mau memperhitungkan biayanya kalau datanya belum benar (tervalidasi). Kita harus punya data yang sama dulu untuk menentukan yang perlu dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi,” kata Ara.
[Reaktur: Alpredo Gultom]
