WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polemik kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara kian memanas dan menyeret banyak tokoh politik nasional.
Presiden terpilih Prabowo Subianto pun akhirnya turun tangan langsung untuk menangani sengketa yang menyulut reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf hingga Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Baca Juga:
Blok Migas Jadi Sorotan, Pulau Lipan Malah Tenggelam dan Tak Lagi Diakui Sebagai Pulau
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa lembaganya telah melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai polemik status kepemilikan empat pulau yang selama ini diklaim milik Aceh, namun kini masuk wilayah Sumatera Utara.
Dari komunikasi itu, kata Dasco, Presiden memutuskan untuk mengambil alih penuh penyelesaian sengketa ini.
Prabowo disebut akan segera mengambil keputusan terbaik guna meredam ketegangan antara kedua provinsi.
Baca Juga:
Siklon Wutip Ancam Sumatera Utara! Gelombang 2,5 Meter Bisa Gulung Kapal dan Perahu Nelayan
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden, beliau akan ambil alih persoalan batas pulau yang kini menjadi polemik antara Aceh dan Sumut,” kata Dasco di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menambahkan bahwa Prabowo menargetkan penyelesaian masalah ini tuntas dalam waktu dekat. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden,” tegasnya.
Sengketa ini bermula dari keputusan Kemendagri yang menetapkan empat pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, beralih dari Aceh ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumut, berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diteken 25 April lalu.
Mendagri Tito Karnavian menyebut proses pengalihan itu telah melalui pembahasan panjang lintas instansi.
Ia mengklaim batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati, tetapi batas laut masih belum ada titik temu.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution membantah tudingan bahwa perpindahan pulau ini adalah "hadiah politik" dari Tito kepada Presiden Jokowi.
Ia menyindir, “Kalau memang hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa bukan dikirim ke Solo saja?”
Menurut Bobby, perpindahan itu merupakan hasil proses birokrasi yang panjang, bukan hal sepele yang bisa dianggap sebagai bentuk pemberian.
Bahkan ia menyebut, jika memang harus dikembalikan ke Aceh, dirinya tak akan keberatan.
"Kalau mau tarik, tarik saja. Enggak ada masalah. Tapi kita bahas sama-sama dengan pemerintah pusat. Kalau bahas di sini atau di Aceh saja, enggak akan selesai," ucap Bobby.
Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menggelar rapat khusus dengan Forbes DPR/DPD RI dan para akademisi.
Dalam pertemuan itu, semua pihak menyatakan komitmen untuk memperjuangkan agar keempat pulau tersebut dikembalikan ke Aceh.
“Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu milik kami, milik Pemerintah Aceh,” tegas Mualem.
Mualem menjelaskan, Pemerintah Aceh akan segera menemui Kemendagri pada 18 Juni mendatang untuk menyampaikan sejumlah poin keberatan, meski ia enggan merinci isinya.
Ia menegaskan bahwa secara historis, geografis, dan demografis, pulau-pulau itu merupakan bagian dari Aceh.
Selain itu, ia juga dengan tegas menolak tawaran kerja sama pengelolaan bersama dari Gubernur Sumut.
“Macam mana kami duduk bersama? Itu kan hak kami. Kepunyaan kami. Milik kami. Wajib kami pertahankan,” tegasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
