WahanaNews.co | PLN terus berupaya mewujudkan keadilan energi dengan menyalurkan listrik ke daerah terpencil. Berkat dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), realisasi rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) per Oktober 2022 mencapai 90,79 persen.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11), mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan.
Darmawan melanjutkan, PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat. PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
Ia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp25-45 juta per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," ungkap Darmawan.
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp2,5 triliun.
