WahanaNews.co | Anggota Komisi VI DPR RI, H Khilmi, meminta Pertamina untuk menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran.
“Setelah tidak ada PPKM, dulu biasa yang antre cuma dua atau tiga. Tapi kan sekarang kadang-kadang sampai seratus jejeran antreannya. Dan angkutan barang juga antreannya tinggi. Harapan kami ditingkatkan lagi kuota bio solar karena kebutuhannya sangat tinggi,” ujar Khilmi.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Ia meminta Pertamina untuk selalu memantau traffic penjualan dan kebutuhan solar di berbagai daerah, agar bisa menerapkan peraturan dan kuota yang jelas agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
“Di POM bensin kan sudah ada sistem digitalisasi, itukan sudah terpantau semua, kita mobil biasa mau beli bio itukan tidak boleh. Kalaupun boleh kita harus menunjukan STNK dan dapatnya sedikit. Semua bisa dilihat sepa yang berhak mendapatkan solar subsidi atau tidak,” jelas Khilmi.
Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Andre Rosiade, juga mengeluhkan perihal masih langkanya solar di SPBU.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Menurut Andre, antrean solar di SPBU pada dapilnya seringkali sangat panjang dan mengular.
“Faktanya solar masih mengantre, yang perlu dicatat bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan, Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Harus bekerjasama dengan aparat untuk melakasanakan Perpres ini. Karena faktanya kita masih melihat antrean di SPBU secara mengular,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.
“Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp500 juta jangan nganteri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri ESDM. Supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subdisi itu yang mendapatkannya. Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas, dan mengganggu pergerakan ekonomi lain,” ujar Andre. [qnt]
