WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons pernyataan Telkomsel terkait pentingnya skema layanan internet berbasis kuota dan masa aktif dengan mengingatkan bahwa pelayanan BUMN telekomunikasi harus lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada pelanggan dibanding operator swasta.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan BUMN harus mampu menjadi standar tertinggi dalam pelayanan publik berbasis digital.
Baca Juga:
Soal Kuota Internet Hangus, 8 Hakim MK Cecar Operator Seluler
“Telkomsel boleh menjelaskan alasan teknis soal kuota, masa aktif, kapasitas jaringan, dan keterbatasan spektrum, tetapi sebagai wajah besar layanan telekomunikasi nasional, Telkomsel harus memastikan pelanggan merasakan kualitas layanan yang lebih baik dari operator swasta,” ujar Tohom, Minggu (14/6/2026).
Menurut Tohom, argumentasi soal shared capacity, network congestion, dan kebutuhan investasi jaringan perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa layanan internet memiliki dimensi teknis yang berbeda dari barang konsumsi biasa.
Ia menilai penjelasan Telkomsel dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai risiko penghapusan skema berbasis volume dan waktu perlu diikuti dengan komitmen nyata memperbaiki pengalaman pelanggan di lapangan.
Baca Juga:
Telkomsel Perkuat Kesiapan Akademik Siswa Bali dan Mataram Hadapi SNPMB 2025
“Pelanggan tidak hanya membutuhkan penjelasan teknis, tetapi juga membutuhkan bukti berupa sinyal yang stabil, jaringan yang merata, harga yang rasional, masa aktif yang tidak membingungkan, serta layanan pelanggan yang responsif,” katanya.
Tohom mengatakan persoalan kuota internet tidak boleh hanya dilihat dari sisi bisnis operator, tetapi juga harus dibaca sebagai isu hak akses digital masyarakat dalam era ekonomi modern.
Ia menyebut internet kini menjadi kebutuhan produktif masyarakat untuk bekerja, belajar, berdagang, mengakses layanan publik, mengembangkan UMKM, hingga memperluas peluang ekonomi keluarga.
“Karena internet sudah menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat, maka Telkomsel harus memosisikan pelanggan sebagai pusat kebijakan, bukan hanya sebagai pengguna paket data,” ujar Tohom.
Tohom menilai skema kuota dan masa aktif masih dapat dipahami sepanjang diterapkan secara transparan, mudah dimengerti, tidak merugikan konsumen, dan disertai peningkatan kualitas jaringan yang terukur.
Ia mengatakan Telkomsel perlu memperkuat inovasi produk yang lebih ramah pelanggan, termasuk pilihan paket yang fleksibel, informasi sisa kuota yang jelas, masa aktif yang wajar, dan mekanisme layanan yang tidak menimbulkan kesan merugikan konsumen.
“Kalau Telkomsel ingin mempertahankan model berbasis volume dan waktu, maka model itu harus dibuat semakin adil, semakin sederhana, dan semakin mudah dipahami oleh masyarakat,” ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (Perapki) ini mengatakan bahwa pemerataan akses internet harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan konsumen digital, terutama bagi masyarakat di daerah aglomerasi, pinggiran kota, kawasan industri, wilayah pendidikan, dan daerah yang sedang tumbuh secara ekonomi.
Ia menilai kualitas jaringan telekomunikasi akan sangat menentukan terpenuhinya hak konsumen karena mobilitas masyarakat, transaksi digital, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik kini semakin bergantung pada konektivitas internet.
“Pemerataan akses digital bukan hanya urusan sinyal, tetapi juga urusan hak konsumen, keadilan layanan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” katanya.
Tohom juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki agenda besar memperkuat kemandirian nasional, pemerataan pembangunan, dan transformasi digital yang memberi manfaat langsung kepada rakyat.
Karena itu, kata dia, Telkomsel harus mengambil peran lebih besar sebagai motor pemerataan akses digital nasional dengan standar pelayanan yang lebih unggul dari operator lain.
“BUMN dan perusahaan yang terhubung dengan kepentingan nasional harus hadir dengan standar moral pelayanan yang lebih tinggi, karena masyarakat menaruh harapan besar kepada negara dalam urusan akses digital,” ujar Tohom.
Ia menilai Telkomsel perlu terus memperluas investasi jaringan, memperbaiki kualitas layanan, menjaga keterjangkauan harga, dan meningkatkan edukasi publik agar kebijakan kuota serta masa aktif tidak dipersepsikan sebagai beban pelanggan.
MARTABAT Prabowo-Gibran berharap Telkomsel menjadikan polemik kuota internet sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik melalui layanan yang semakin transparan, adil, berkualitas, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan konsumen.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
