WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar anak-anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, menuai kritik dari DPR yang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi pelaksanaan program di dalam negeri.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, yang meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk tidak terburu-buru menggulirkan ide perluasan program ke luar negeri.
Baca Juga:
Kasus Wanita Tewas di Hotel Jaksel Terkuak, Pelakunya Ternyata Anak di Bawah Umur
"Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh," kata Charles kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG di Indonesia hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
"Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul," lanjutnya.
Baca Juga:
Warga Jambi Demo Tolak Zona Merah di DPRD Kota Jambi
Charles menilai prioritas utama saat ini bukan memperluas cakupan wilayah program, melainkan memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya," ujarnya.
Ia mengungkapkan pengawasan terhadap program MBG di berbagai daerah masih jauh dari kata optimal sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
"Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah," ungkap Charles.
Kondisi tersebut dinilai harus menjadi fokus utama pemerintah sebelum melahirkan berbagai wacana baru yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar.
"Ini yang harus dibereskan dulu," tegasnya.
Charles mengingatkan agar energi dan sumber daya yang tersedia tidak habis untuk membahas perluasan program, sementara berbagai tantangan di dalam negeri masih belum terselesaikan.
"Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan," katanya.
Lebih lanjut, Charles menegaskan ukuran keberhasilan program MBG tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat yang diklaim pemerintah.
"Ukuran keberhasilan MBG itu bukan berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak klaim penerima manfaat," tuturnya.
Menurut dia, aspek yang jauh lebih penting adalah kualitas makanan yang diterima peserta program serta jaminan bahwa pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
"Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar," tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
