WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sejumlah asosiasi mitra strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengancam menghentikan operasional dapur secara serentak di seluruh Indonesia apabila persoalan tata kelola kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak segera diselesaikan.
Ancaman tersebut disampaikan karena para mitra menilai terdapat kebijakan yang diterapkan secara sepihak, tidak adil, serta mengabaikan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan.
Baca Juga:
Trump Kenakan Tarif Kargo di Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Kedepankan Diplomasi
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia Syawaludin Aweng usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Syawaludin.
Syawaludin mengatakan para mitra merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan berbagai keputusan strategis, padahal mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dan mengeluarkan investasi besar untuk membangun serta menyediakan fasilitas dapur MBG.
Baca Juga:
ICW Ungkap Dugaan Penggelembungan Anggaran Pikap Kopdes, Menkeu Tunggu Hasil Audit
Dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, asosiasi menjelaskan persoalan paling mendasar berkaitan dengan pembagian tanggung jawab operasional di dapur yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan kerugian ketika terjadi penghentian operasional secara sepihak.
Menurut Syawaludin, peran mitra pada dasarnya hanya menyediakan modal dan infrastruktur dapur, sedangkan seluruh pengelolaan operasional berada di bawah kewenangan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Namun, ketika muncul persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan, sanksi penghentian operasional justru dijatuhkan kepada dapur milik mitra.
