Johan turut mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang dinilainya sering tidak efektif, begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembeliannya hanya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah, apalagi dipengaruhi oleh sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek.
Oleh karenanya ia mendorong agar instrumen kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani dan harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen.
Baca Juga:
Polda Kalsel Berhasil Selamatkan 463.299 Petani dari Peredaran Pupuk Ilegal
“Kebijakan pemerintah tidak efektif di setiap wilayah sepanjang tahun sehingga perlu evaluasi total supaya insiden anjloknya harga gabah di bawah HPP tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Ia juga menyebut prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah, maka diperlukan sistem monitoring yang ketat agar bisa ditindak tegas setiap transaksi yang merugikan kepentingan petani.
“Saya berharap peningkatan produksi padi dapat berdampak pada kesejahteraan petani, untuk itu pemerintah harus lebih serius agar harga gabah bisa lebih stabil pada kondisi sulilt saat ini, dan tolong evaluasi kebijakan HPP saat panen karena dianggap masih rendah dan seringkali informasi mengenai HPP tidak sampai kepada petani," katanya.
Baca Juga:
Kekeringan Ancam Panen Padi di Labura, Petani Terancam Rugi
Hal itu menyebabkan penetapan HPP terkadang tidak memberikan solusi yang berarti. Oleh karena itu Johan mendesak pemerintah harus lebih serius untuk menolong petani dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat penen raya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
