WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan yang bermutu merupakan faktor kunci dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Baca Juga:
Evaluasi 2025, Badan Pengkajian MPR RI Siapkan Arah Kerja Konstitusional 2026
"Pemberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari akses dan mutu pendidikan," ujar Lestari, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membuka wawasan, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperluas peluang perempuan untuk berkiprah dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan.
Lestari menilai, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan menjadi langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan gender yang masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga:
Kasus Rudapaksa Oknum Polisi di Jambi: Dua Tersangka Hadapi Sidang Etik, Kuasa Hukum Desak Pengusutan Pembiaran
Berdasarkan laporan World Economic Forum, Indeks Kesenjangan Gender Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 0,692.
Capaian tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-97 dari 148 negara di dunia.
Menurut Lestari, angka tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bersama oleh pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama agar perempuan mampu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun privat.
Dalam konteks itu, pencanangan April 2026 sebagai Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dinilai sebagai langkah strategis pemerintah.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkembang di berbagai sektor.
Meski akses pendidikan dasar bagi perempuan di Indonesia relatif baik, Lestari mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan besar, khususnya pada bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika).
Data International Labour Organization tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah lulusan perempuan di bidang STEM baru mencapai sekitar 35 persen.
Sementara itu, perempuan yang bekerja di sektor tersebut hanya sekitar delapan persen dari total tenaga kerja.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat angka partisipasi sekolah perempuan usia 7–12 tahun telah mencapai 99,42 persen.
Namun, pada kelompok usia 16–18 tahun, angka tersebut menurun menjadi 79,56 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan sudah cukup baik pada jenjang dasar, tantangan terkait kualitas, relevansi, serta keberlanjutan pendidikan masih perlu mendapat perhatian serius.
Lestari menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan, termasuk mendorong perempuan untuk terlibat di sektor-sektor strategis nasional.
Ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.
Dengan upaya tersebut, ia berharap akan lahir lebih banyak perempuan Indonesia yang berdaya saing, mandiri, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
