WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo menegur manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena persoalan perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) memakan waktu lebih dari lima tahun.
Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal perizinan yang memakan waktu relatif lama.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).
"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu dia ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.
Beruntung, kata Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut disebutnya tahan banting.
Baca Juga:
Rencana Besar Kalla Group: PLTA Baru dengan Dana Rp 30 Triliun!
Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.
"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.
