WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran memberikan apresiasi terhadap inisiatif Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, yang menggagas pembentukan koperasi bank sampah di Maluku sebagai solusi konkret persoalan lingkungan dalam sektor pariwisata.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas strategis pembangunan nasional.
Baca Juga:
Bersama Bank Sampah IAS Toba, Bersihkan Desa di Kawasan Danau Toba
Tohom menyebut bahwa penanganan sampah sudah saatnya tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai peluang ekonomi dan bagian dari infrastruktur sosial yang penting.
Terlebih, dalam konteks pariwisata, kebersihan dan keberlanjutan lingkungan menjadi elemen krusial yang menentukan kenyamanan wisatawan dan reputasi suatu daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Ibu Rahayu Saraswati yang progresif dan membumi. Koperasi bank sampah adalah bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus solusi praktis yang mendukung ekonomi sirkular. Ini sejalan dengan semangat Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan berdaya,” ujar Tohom di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga:
Bank Kalsel Serahkan Bantuan CSR Mesin Pengelolaan Sampah untuk Banjarmasin
Menurut Tohom, pembentukan koperasi bank sampah yang melibatkan generasi muda lokal akan memberikan efek ganda.
Di satu sisi, masalah sampah bisa diatasi dengan sistematis; di sisi lain, terbuka peluang ekonomi baru yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal itu, lanjutnya, akan memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap lingkungan sekitarnya.
“Jika koperasi bank sampah berjalan dengan sistem yang baik, maka masyarakat bisa melihat bahwa sampah bukan lagi masalah, tapi aset. Bahkan bisa menghasilkan bahan baku energi terbarukan, bahan bangunan, hingga bahan jalan. Ini sangat relevan untuk daerah-daerah wisata seperti Maluku,” tegasnya.
Tohom menilai, penting bagi pemerintah daerah untuk segera merespons ajakan kolaborasi dari DPR RI agar inisiatif ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan.
“MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong agar proyek percontohan koperasi bank sampah segera dimulai, bahkan jika perlu dibarengi dengan insentif dan pelatihan teknis dari pemerintah,” tambahnya.
Tohom yang juga dikenal sebagai Pengamat Energi dan Lingkungan, menambahkan bahwa solusi berbasis teknologi seperti waste to energy tidak boleh diabaikan.
Namun, ia mengingatkan bahwa aspek edukasi dan kesadaran masyarakat tetap harus menjadi pondasi utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Teknologi pengolahan sampah seperti pirolisis atau RDF memang penting, tetapi tanpa perubahan perilaku masyarakat, semua hanya akan jadi proyek mahal yang sia-sia. Bank sampah adalah jembatan antara teknologi dan budaya bersih. Maka, sinergi dua pendekatan ini harus terus dikuatkan,” jelasnya.
Tohom juga menilai bahwa visi pengembangan pariwisata yang diusung Rahayu Saraswati telah menyentuh aspek mendasar: membangun daerah bukan hanya dari aspal jalan, tetapi juga dari kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan sekadar proyek bersih-bersih. Ini adalah pembangunan ekosistem, dari masyarakat, untuk masyarakat, demi pariwisata berkelas dunia yang ramah lingkungan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menekankan pentingnya pengelolaan sampah dalam pengembangan pariwisata di Maluku.
Dalam kunjungan kerja bersama Komisi VII ke Ambon, ia menyebut bahwa tumpukan sampah plastik di laut bukan hanya mengganggu estetika, tapi juga mencoreng citra pariwisata.
Sebagai solusi, Rahayu mendorong pembentukan koperasi bank sampah yang melibatkan anak muda setempat.
Menurutnya, jika dikelola dengan benar, sampah bisa menjadi sumber penghasilan baru serta bahan baku untuk energi, aspal, hingga batu bata ramah lingkungan.
Ia juga mendorong agar penguatan kelembagaan pengelolaan sampah menjadi bagian integral dari proyek-proyek pembangunan nasional.
“Komisi VII siap mendorong kolaborasi lintas pihak, dari pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas lokal. Karena pariwisata yang bersih dan nyaman adalah aset jangka panjang bagi Maluku,” ujar Rahayu.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]