WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi relawan nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan lingkungan bebas sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara signifikan.
Tekad ini dinilai sebagai langkah progresif dan visioner yang sejalan dengan semangat keberlanjutan dan peradaban bersih yang tengah digelorakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi PLN yang Siap Beri Kompensasi ke Semua Pelanggan Terdampak Blackout 2 Mei Lalu
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa inisiatif Pemprov Bali bukan hanya menunjukkan kepemimpinan daerah yang kuat dalam tata kelola lingkungan, tetapi juga selaras dengan visi nasional menuju Indonesia hijau dan sehat.
Menurutnya, Bali tengah memainkan peran simbolik sekaligus strategis sebagai pionir daerah yang berani mengambil langkah konkret dalam isu lingkungan yang selama ini kerap diabaikan.
“Bali telah menempatkan dirinya sebagai mercusuar perubahan. Gerakan Bebas Sampah 2026 dan pembatasan plastik sekali pakai adalah manifestasi dari keberanian moral dan politik dalam menghadapi krisis ekologis,” ujar Tohom, Minggu (26/5/2025).
Baca Juga:
Ribuan Pecalang Deklarasi Tolak Kehadiran Preman Berkedok Ormas di Pulau Dewata
Ia menilai bahwa peluncuran Gerakan Bali Bersih Sampah oleh Gubernur Bali Wayan Koster, yang mendapat dukungan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, patut dijadikan contoh nasional.
Tohom menyebut bahwa instrumen kebijakan seperti Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018, Pergub 47 Tahun 2019, hingga Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2025 merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang mengedepankan keberanian regulatif di tengah ancaman polusi plastik yang semakin akut.
Menurut Tohom, keberhasilan program ini juga akan memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata Bali. “Keindahan alam Bali tak akan berarti jika tak dijaga.
Kebijakan pembatasan plastik ini bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga reputasi internasional Bali sebagai destinasi wisata dunia,” jelasnya.
Tohom, yang juga seorang Pengamat Energi dan Lingkungan, menambahkan bahwa pendekatan berbasis sumber dalam pengelolaan sampah adalah strategi paling efektif untuk mencegah krisis lingkungan sejak dari hulu.
Ia menekankan bahwa ketegasan dalam penegakan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut menjadi kunci sukses dari inisiatif ini.
“Saya berharap ada audit rutin dan pelibatan masyarakat secara aktif, termasuk sekolah dan komunitas adat. Perubahan budaya adalah inti dari gerakan ini,” ujarnya.
Tohom juga mengajak daerah-daerah lain di Indonesia untuk meniru keberanian Bali dalam mengusung regulasi yang berdampak nyata.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberi insentif atau dukungan anggaran khusus bagi daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Sebelumnya, dalam peluncuran Gerakan Bali Bersih Sampah di Taman Budaya Art Center Denpasar pada 11 April 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Bali adalah provinsi pertama yang berani mendeklarasikan gerakan bebas sampah plastik.
Ia menyebut langkah ini bisa menjadi role model nasional.
“Ini bukan hanya simbolis, tapi kerja nyata yang terstruktur dan melibatkan semua lini, mulai dari BUMD, lembaga pendidikan, hingga pasar dan rumah sakit,” ujar Menteri Hanif.
Gerakan ini menjadi bagian dari langkah besar Bali untuk menjadikan Januari 2026 sebagai tonggak penting: provinsi bebas sampah plastik sekali pakai.
Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan komunitas adat, serta memperkuat aturan yang telah ada, Bali dinilai tengah membangun tonggak sejarah baru dalam tata kelola lingkungan Indonesia.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
