WAHANANEWS.CO, Jakarta - DPP MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong agar kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup tak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga memasukkan aspek penanganan sampah sebagai bagian dari agenda utama.
Salah satu alasannya, sampah merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan dengan pendekatan lintas sektor.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Kolaborasi PLN dan PHRI yang Siap Wujudkan Bali Jadi Pusat Pariwisata Hijau
“Kami menilai bahwa persoalan sampah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan energi dan lingkungan hidup. Ini harus menjadi bagian dari kerja sama yang sedang dibangun, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan energi hijau dan transisi menuju Net Zero Emission,” ujar Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Tohom di Jakarta, Selasa (3/3/2025).
Tohom menuturkan bahwa pemanfaatan sampah untuk energi terbarukan adalah langkah yang perlu didorong.
Menurutnya, banyak negara telah sukses mengonversi sampah menjadi energi listrik, dan Indonesia seharusnya dapat melakukan hal serupa dengan dukungan kebijakan yang jelas dan terintegrasi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Masyarakat Proaktif Laporkan Pohon dan Bangunan yang Berpotensi Ganggu Jaringan Listrik
“Kita bisa belajar dari negara-negara maju yang telah memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Jika ini diterapkan secara optimal, kita tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga meningkatkan bauran energi nasional,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bertujuan untuk mempercepat birokrasi dan menyelaraskan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan energi.
Salah satu fokus utama adalah mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.
Namun, menurut Tohom, kerja sama tersebut sebaiknya dilengkapi dengan memasukkan aspek pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi antara pemerintah daerah dan swasta dalam membangun ekosistem yang mendukung ekonomi sirkular.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada regulasi, tetapi harus ada implementasi nyata di lapangan. Pemerintah daerah dan sektor swasta harus dilibatkan secara aktif agar solusi berbasis energi dari sampah bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI), menambahkan bahwa masyarakat harus diberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran masyarakat agar program ini benar-benar sukses.
“Kalau masyarakat masih terbiasa membuang sampah sembarangan, maka kebijakan sebagus apapun tidak akan berdampak maksimal. Karenanya, edukasi dan insentif bagi masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Tohom juga menggarisbawahi bahwa langkah konkret harus diambil untuk memastikan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung ketahanan energi berbasis keberlanjutan di Indonesia.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
