WahanaNews.co | Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak masyarakat untuk menghindari pernikahan anak usia dini karena memiliki risiko lebih tinggi menghasilkan anak dengan stunting (kekerdilan).
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya pada acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 di Banyuasin, Sumatra Selatan, Kamis (06/07/23).
Baca Juga:
Mata Pelajaran AI dan Aoding, Disebut Mendikdasmen Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD
“Patut menjadi keprihatinan kita bersama masih relatif tingginya angka pernikahan anak. Pernikahan anak ini mesti kita hindari karena lebih banyak mudharatnya, bahayanya, dari pada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres mencermati saat ini masih banyak pernikahan dini. Menurut dia, hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pendapat bahwa pernikahan dini tidak dilarang agama.
Sebagai seorang kiai, Wapres menyampaikan bahwa memang betul agama tidak melarang dari sisi umur untuk menikah. Namun pernikahan dini di bawah umur membawa kemudharatan yaitu berbagai macam bahaya, termasuk stunting.
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
“Setiap sesuatu yang membawa bahaya itu dilarang oleh agama. Nabi sendiri mengatakan jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain, dan setiap bahaya harus dihindari, harus dihilangkan ditangkal bahaya itu,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Selain itu, kata dia, ulama terkemuka Syekh Nawawi Al Bantani juga mengatakan bahwa menghindari semua bahaya yang diduga akan datang adalah merupakan kewajiban, apalagi hal-hal yang sudah diyakini bahayanya.
“Pernikahan dini sangat diyakini membawa berbagai bahaya dalam keluarga, karena itu hukumnya wajib menghindari pernikahan dini. Ini saya ngomong (dari sisi) kiainya, bukan wapresnya ini,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Ia menyampaikan prevalensi stunting di Indonesia saat ini adalah 21,6 persen. Sementara target angka stunting nasional adalah 14 persen pada 2024.
"Sisanya tidak sampai dua tahun, artinya secara nasional setiap tahun 2023, 2024, kita harus bisa menurunkan (minimum) 3,8 persen,” ujar Wapres.
Lebih jauh Wapres meminta keluarga di Indonesia untuk memanfaatkan layanan posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
Wapres juga meminta keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal.
“Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital," kata Wapres Ma'ruf Amin.[eta]
