WahanaNews.co | Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%.
Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.
Baca Juga:
Perebutan Kursi Senayan di Jawa Timur: Pertarungan Sengit Antara Petahana dan Pendatang Baru
“Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Dia menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (roadmap) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim.
Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
Baca Juga:
Mendes PDTT Tinjau Desa di Pulau Terluar Aceh Besar
“Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” katanya.
Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, menegaskan, pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan.
Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.
