WahanaNews.co | Pemerintah masih menghitung total biaya yang akan di alokasikan untuk mendanai Ibu Kota baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah pendanaan ibu kota baru (IKN) dari APBN yang dikabarkan mencapai 53,5 persen.
Baca Juga:
Kementerian PUPR Ungkap Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 15%
"Mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (18/1).
Ia menjelaskan pembiayaan IKN akan terdiri dari lima tahap. Tahapan yang paling kritis adalah 2022-2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah porsi pendanaan ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 53,5 persen. Pemerintah masih berhitung total dana yang akan dikucurkan lewat APBN.
Baca Juga:
PUPR Jajaki Minat Investor Biayai Proyek Saluran Irigasi di Sumsel dan Lombok
"Mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN," ungkap Sri.
Ia menjelaskan pembiayaan IKN akan terdiri dari lima tahap. Tahapan yang paling kritis adalah 2022-2024.
"Seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp450 triliun masih belum dirinci seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN," jelasnya.
