WahanaNews.co | Pemerintah masih menghitung total biaya yang akan di alokasikan untuk mendanai Ibu Kota baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah pendanaan ibu kota baru (IKN) dari APBN yang dikabarkan mencapai 53,5 persen.
Baca Juga:
Kementerian PUPR Ungkap Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 15%
"Mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (18/1).
Ia menjelaskan pembiayaan IKN akan terdiri dari lima tahap. Tahapan yang paling kritis adalah 2022-2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah porsi pendanaan ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 53,5 persen. Pemerintah masih berhitung total dana yang akan dikucurkan lewat APBN.
Baca Juga:
PUPR Jajaki Minat Investor Biayai Proyek Saluran Irigasi di Sumsel dan Lombok
"Mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN," ungkap Sri.
Ia menjelaskan pembiayaan IKN akan terdiri dari lima tahap. Tahapan yang paling kritis adalah 2022-2024.
"Seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp450 triliun masih belum dirinci seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN," jelasnya.
Sementara, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan jalan dan pelabuhan pada tahap pertama pembangunan IKN. Proses pembangunan akan dinakhodai oleh Kementerian PUPR.
"Jadi jalan sangat penting dan sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan sebab bisa melalui teluk. Itu dua hal akan menentukan bagaimana akses dan momentum pembangunan dijalankan," papar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa juga membantah porsi APBN untuk IKN mencapai lebih dari 50 persen. Menurut dia, angka 53,5 persen itu dihitung dari kebutuhan pembiayaan IKN pada 2022.
"Total angka (pembangunan IKN) sudah disampaikan, itu dihitung untuk 2022 dan anggaran itu menyangkut keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dimulai dari 2021," ucap Suharso.
Beberapa pembangunan yang ia maksud, antara lain bendungan di Sepaku, jalan akses, dan jalur logistik.
Sebelumnya, pemerintah disebut-sebut akan menggunakan porsi APBN mencapai 53 persen untuk pembangunan IKN dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp466 triliun. Dengan kata lain, dana yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi lebih dari Rp200 triliun.
Angka itu melonjak dari rencana awal yang hanya 19 persen atau sekitar Rp80 triliun dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.
Hal ini terungkap dalam laman resmi ikn.go.id kemarin. Namun, informasi tersebut sudah dihapus pada Selasa (18/1). [rin]
