WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegur Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena hingga kini belum menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Purbaya, basis data tersebut sudah siap dipakai dan bahkan telah digunakan oleh Kementerian Sosial, tetapi Kementerian ESDM masih belum memanfaatkannya.
Baca Juga:
Penghapusan BBM Subsidi Dimulai 2027, Luhut: Negara Bisa Hemat Rp 90 Triliun
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Ia menilai selama ini masih banyak kalangan mampu yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, khususnya di sektor energi.
Karena itu, ia menekankan perlunya perbaikan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Terus Dorong Masyarakat Daftar QR Pertalite
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah belum bisa menghentikan program subsidi dalam waktu dekat.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup cepat.
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya pada ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 8 persen.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski target 8 persen sulit dicapai, arah kebijakan harus tetap menuju perbaikan, bukan kemunduran.
“Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga melaporkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp498,8 triliun.
Sementara realisasi hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau setara 43,7 persen.
Ia menekankan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara merata.
Oleh sebab itu, keberadaan subsidi tetap diperlukan sebagai instrumen untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tandasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
