WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca Bencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Posko Terpadu Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kecepatan penanganan serta kemudahan layanan bagi masyarakat terdampak bencana sebagai fokus utama.
Baca Juga:
Istana Akui Kajian Peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara Masih Berjalan
Prasetyo Hadi menyampaikan, meskipun momentum akhir tahun bertepatan dengan libur Natal, seluruh kementerian dan lembaga tetap bekerja secara optimal guna memastikan proses penanganan bencana berjalan aman, terkoordinasi, dan tertib.
“Kami rutin melaksanakan konferensi pers untuk memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan,” ujar Prasetyo Hadi.
Seiring perkembangan di lapangan, sejumlah wilayah terdampak dilaporkan mulai memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga:
Sosok Menteri BUMN Pengganti Erick Masih Dicari Prabowo
Mensesneg menjelaskan, Presiden telah memberikan arahan khusus agar seluruh proses penanganan tidak menambah beban masyarakat, terutama terkait pengurusan dokumen kependudukan maupun administrasi penting yang hilang akibat bencana.
“Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana, penanganan-penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan masyarakat yang terdampak. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden,” tegas Mensesneg.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan, Mensesneg meminta Kementerian Dalam Negeri agar mengawal secara ketat pelaksanaan pengurusan dokumen secara gratis bagi warga terdampak.
“Kami mohon dilakukan monitoring dan pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan yang memanfaatkan situasi,” tambahnya.
Selain fokus pada pemulihan fisik dan sosial, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada upaya mitigasi jangka panjang guna meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Dalam hal ini, Mensesneg menginstruksikan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pembersihan aliran sungai dari tumpukan material kayu serta melakukan evaluasi terhadap izin pengusahaan hutan yang berpotensi menimbulkan kerawanan lingkungan.
Menjelang puncak musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga diminta untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi cuaca dan iklim, mengingat adanya prediksi peningkatan curah hujan pada Desember hingga Januari.
“BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi,” imbuh Mensesneg.
Lebih lanjut, Mensesneg menekankan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, agar daerah-daerah rawan bencana dapat segera mengambil langkah antisipatif dan preventif.
Menutup keterangannya, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, Polri, para relawan, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers yang terus berkontribusi dalam penanganan bencana, termasuk menyampaikan informasi akurat dari wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut Mensesneg, sinergi seluruh pihak menjadi faktor kunci agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, layanan kesehatan, serta keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak sekolah, dapat terealisasi sesuai target pada awal Januari mendatang.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
