WAHANANEWS.CO, Jakarta - Transformasi digital pemerintahan serta pengelolaan data pembangunan menjadi langkah penting yang harus dilakukan dengan dukungan Digital Public Infrastructure (DPI).
DPI berperan sebagai fondasi utama bagi berbagai layanan pemerintah, yang mencakup identitas digital, sistem pertukaran data, serta pembayaran digital.
Baca Juga:
Light Up The Dream PLN Hadirkan Listrik Gratis bagi Ribuan Keluarga Prasejahtera di Bulan Ramadan
Penerapan sistem tersebut juga harus sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menerima kunjungan tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (9/3/2026).
“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.
Baca Juga:
Kemenko PMK Bahas Isu Strategis Warisan Budaya dan Alam Indonesia 2026
Menteri Rini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penerapan DPI untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem dalam penyelenggaraan layanan publik.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan layanan pemerintah dapat menjadi lebih berkualitas, inklusif, dan efisien bagi masyarakat.
Integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan DPI serta penerapan berbagai use case prioritas menjadi kunci percepatan transformasi digital sekaligus fondasi bagi keberhasilan program prioritas Presiden.
Dalam hal ini, DPI berfungsi sebagai tulang punggung interoperabilitas dan integrasi layanan digital pemerintah.
Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu juga menekankan pentingnya integrasi data untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Upaya tersebut sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Menteri Rini, DPI menjadi dasar penting yang memungkinkan keterpaduan layanan pemerintah berjalan secara efektif.
Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, adil, dan terpercaya.
“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga menekankan bahwa pemanfaatan DPI, khususnya pada aspek Data Exchange, perlu terus diperkuat untuk mendukung analisis data serta peningkatan kualitas layanan publik.
Selain itu, penerapan keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus diterapkan secara terukur di seluruh kementerian dan lembaga.
Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan proses administratif seperti nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS).
Menurutnya, mekanisme tersebut perlu digantikan dengan sistem yang lebih otomatis dan sederhana agar interoperabilitas data menjadi kewajiban dalam sistem pemerintahan digital.
Sementara itu, Country Director TBI Abetnago Tarigan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperdalam pembahasan terkait pengembangan serta pemanfaatan DPI dalam mendukung prioritas pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa TBI mendukung upaya transformasi digital pemerintahan di Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan layanan digital pemerintah yang terintegrasi.
“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting dalam proses transformasi digital pemerintahan.
Sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat, ASN diharapkan memiliki kemampuan digital yang memadai serta pola pikir digital guna mendukung keberhasilan transformasi tersebut.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
