WahanaNews.co | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, perbaikan jalan yang rusak di sejumlah daerah seperti Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara baru akan dimulai pada Juli mendatang.
Basuki mengatakan, sejumlah ruas jalan rusak yang disambangi Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir memang belum ditangani.
Baca Juga:
Menteri Basuki Harapkan Lulusan Karyasiswa Super Spesialis Kementerian PUPR Jadi Profesional Sejati
"Belum ada penanganan dari pusat, karena sekarang jadwalnya kan, Pak Presiden minta Juli mulai,” ujar Basuki saat ditemui awak media di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023).
Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi jalan baru dilaksanakan pada Juli karena pihaknya harus menyelesaikan dokumen penganggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, kata Basuki, Presiden Jokowi telah memerintahkan perbaikan ruas jalan di daerah sejak Februari lalu melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Baca Juga:
PUPR Siapkan Rp 90 Miliar Angggaran untuk Ganti Rugi Warga Terdampak Pembangunan IKN
Inpres tersebut tidak merinci ruas jalan mana saja yang akan diperbaiki. Presiden hanya memerintahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan, merumuskan kriteria ruas jalan yang hendak diperbaiki serta kebutuhan anggarannya.
Sementara kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan dukungan kebijakan yang diperlukan.
Inpres itu berlaku untuk rekonstruksi jalan provinsi, kabupaten, dan kota.
Melalui Inpres itu, pemerintah akan menangani persoalan jalan di seluruh Indonesia karena banyaknya aduan yang masuk ke presiden.
“Diputuskan untuk ada Inpres walaupun sudah ada DAK, jadi ini merupakan percepatan, karena ini jalan daerah,” kata Basuki.
Basuki mengaku telah menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan menyelesaikan dokumen penganggaran pada Mei ini.
“Tahap pertama ada Rp 14,9 triliun, termasuk untuk yang Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara,” kata Basuki. “Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, kerusakan jalan di sejumlah wilayah menjadi sorotan publik.
Presiden Jokowi bahkan langsung turun ke lapangan meninjau langsung kondisi infrastruktur itu.
Salah satu wilayah yang disambangi Presiden adalah Sumatera Utara. Melalui akun Instagram-nya, Presiden menyampaikan bahwa dari 2.600 kilometer jalan nasional di sana, 260 kilometer dilaporkan rusak.
Sementara, dari 3.005 kilometer jalan provinsi, 340 kilometer di antaranya dilaporkan rusak.
Adapun dari 33.000 kilometer jalan kabupaten, 13.000 di antaranya dilaporkan perlu perbaikan.
Salah satunya, ruas Jalan Gunting Saga, di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sementara di Jambi, Presiden menerima laporan bahwa ada 4.600 kilometer jalan kabupaten, 250 kilometer jalan provinsi, dan 130 kilometer jalan nasional yang rusak.
Banyaknya ruas jalan yang rusak bahkan membuat Presiden Jokowi sampai membuka kolom aduan di Instagram-nya untuk menyerap informasi langsung dari masyarakat.
Presiden menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan suatu hal yang penting guna mendukung arus mobilitas barang dan orang.
Mobilitas yang lancar diyakini akan menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasang-pasar.
Sejak dibuka tiga minggu lalu, unggahan tersebut telah mendapat 103.025 komentar dari warganet.[sdy]
