WAHANANEWS.CO, Jakarta - Banjir bandang yang menerjang kawasan Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada November 2025 lalu meninggalkan dampak kerusakan yang cukup parah.
Selain merusak bangunan pasar, peristiwa tersebut juga mengubah kondisi fisik sungai di sekitar lokasi.
Baca Juga:
BNPB Catat Rangkaian Bencana di Sejumlah Daerah, Longsor dan Banjir Dominasi Kejadian
Sejumlah kios tampak tergerus arus, sementara bantaran sungai runtuh dan memperlihatkan tingginya tingkat kerawanan bencana di kawasan tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong agar proses pemulihan dilakukan dengan mengutamakan prinsip mitigasi risiko, termasuk opsi relokasi pasar ke lokasi yang lebih aman.
Banjir bandang dipicu oleh meningkatnya debit sungai kecil di bagian belakang pasar secara tiba-tiba.
Baca Juga:
Dana Tunggu Hunian Disalurkan, Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara di Lhokseumawe
kondisi kerusakan infrastruktur umum Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Jumat (30/1/2026).
Aliran air berenergi tinggi membawa material batu, kayu, dan lumpur yang menghantam bantaran sungai serta menggerus pondasi bangunan pasar.
Fenomena hidrometeorologi ekstrem ini menyebabkan sebagian besar kios mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak untuk difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengambil kebijakan merelokasi sementara para pedagang terdampak ke sejumlah bangunan yang dinilai lebih aman, termasuk meunasah di sekitar area pasar.
Langkah tersebut secara bertahap mampu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan (rompi cokelat BNPB) berdialog bersama pedagang pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Jumat (30/1/2026).
Kendati demikian, proses pemulihan hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama terkait jaminan keamanan lokasi pasar dalam jangka panjang.
Sisa-sisa kerusakan akibat banjir bandang masih tampak di berbagai sudut pasar. Puing bangunan yang hanyut dan tergerus arus belum sepenuhnya dibersihkan, sementara beberapa struktur pasar berada dalam kondisi kritis akibat kehilangan penopang utama.
Selain itu, abrasi di bantaran sungai telah mempersempit ruang aman dan meningkatkan potensi terjadinya banjir bandang susulan apabila tidak segera ditangani.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, meninjau langsung kondisi Pasar Simpang Tiga bersama Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, pada Jumat (30/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Deputi BNPB berdialog dengan para pedagang di lokasi relokasi sementara, sekaligus meninjau perubahan morfologi sungai serta tingkat kerusakan infrastruktur di sekitar pasar.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan (rompi cokelat BNPB) bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, berdialog dengan warga penerima hunian sementara (huntara) Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (30/1/2026).
Bupati Bener Meriah mengungkapkan bahwa banjir bandang telah menyebabkan perubahan signifikan terhadap bentuk dan alur sungai. Sungai yang sebelumnya relatif sempit kini melebar dan membentuk alur baru, sehingga meningkatkan potensi ancaman banjir bandang di masa mendatang.
“Sungai ini mengalami perubahan bentuk dan aliran akibat banjir bandang. Area pasar di bagian belakang terdampak paling parah,” ujar Bupati.
Berdasarkan hasil asesmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB merekomendasikan relokasi permanen Pasar Simpang Tiga.
Pasalnya, lokasi pasar saat ini berada di jalur rawan banjir bandang serta menempati bantaran sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan sempadan sungai.
Kondisi tersebut dinilai memiliki risiko tinggi apabila pasar kembali dibangun di lokasi yang sama.
BNPB menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, seperti penguatan tebing sungai dengan bronjong dan normalisasi alur sungai, tetapi juga harus dibarengi dengan penataan ruang berbasis risiko serta karakteristik ancaman setempat.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan (rompi cokelat BNPB) bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, berdialog dengan warga penerima hunian sementara (huntara) Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (30/1/2026).
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi permanen. Dari hasil asesmen, Pasar Simpang Tiga sangat berisiko jika dibangun kembali di lokasi eksisting karena berada di jalur aliran sungai,” tegas Deputi BNPB.
Dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, Deputi BNPB juga meninjau progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam.
Di lokasi tersebut, tengah dibangun sebanyak 162 unit huntara tipe komunal. Hingga saat ini, 32 unit telah rampung, sementara unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
BNPB mendorong percepatan pembangunan huntara agar dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan 2026, sehingga masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan mendukung proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
“Kami berharap pembangunan huntara ini dapat selesai sebelum Ramadan. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan dalam proses pemulihan, agar segera diajukan kepada BNPB,” ujar Deputi BNPB.
Selain di Bener Meriah, BNPB juga meninjau kesiapan hunian sementara di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.
Sebanyak 252 unit huntara di Kecamatan Ketol telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan kepada masyarakat terdampak bencana.
Di lokasi tersebut telah berdiri 123 unit huntara. Secara keseluruhan, sebanyak 252 unit huntara di Kecamatan Ketol telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan kepada masyarakat terdampak bencana.
Bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, Deputi BNPB berdialog langsung dengan perwakilan keluarga penerima manfaat.
BNPB memastikan seluruh huntara siap dihuni, sementara Kementerian Sosial akan memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per kepala keluarga yang ditargetkan terealisasi sebelum Ramadan.
“Untuk huntara yang komunal, nanti Kementerian Sosial akan melengkapi perabotan bapak-ibu sekalian dengan nilai 3 juta rupiah. Untuk yang insitu nanti dari BNPB yang akan melengkapinya,” jelas Budi kepada warga penerima manfaat.
Melalui rangkaian agenda Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, BNPB menegaskan komitmen bahwa pemulihan pascabencana harus dilaksanakan dengan prinsip build back better and safer.
Relokasi dari zona rawan, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan infrastruktur pengendali bencana menjadi kunci untuk menekan potensi dampak bencana serupa di masa depan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan peningkatan ketangguhan wilayah.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
