Sistem Kawasan, Solusi Cerdas untuk Kota Padat
Tohom menilai pendekatan kawasan seperti ini sangat relevan bagi kota-kota besar dengan tingkat kepadatan tinggi.
Baca Juga:
Pertama Terjadi, Dinas PUTR Dairi Tidak Mengalokasikan Anggaran Pekerjaan Fisik
“Sampah tidak bisa lagi ditangani secara konvensional. Sistem kawasan ini menyelesaikan persoalan dari hulu, langsung di level masyarakat, bukan di akhir rantai seperti TPA,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyampaikan bahwa solusi seperti ini sangat cocok untuk wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek.
“Kota-kota di kawasan megapolitan membutuhkan solusi yang terdesentralisasi, fleksibel, dan berbasis komunitas. Kita tidak bisa terus bergantung pada solusi makro yang lamban,” ujarnya.
Baca Juga:
Komisi XIII DPR RI RDP dengan Dirjen Pemasyarakatan, Ini Kata Maruli Siahaan
Ia menambahkan bahwa keberhasilan teknologi ini bergantung pada dua hal: konsistensi edukasi publik dan keberpihakan anggaran pemerintah.
“Kalau pemerintah daerah memberikan insentif dan edukasi terus-menerus, masyarakat akan merasa bahwa mengelola sampah adalah bagian dari martabat hidup sehari-hari,” tegas Tohom.
Tohom juga menegaskan bahwa pihaknya melalui MARTABAT Prabowo-Gibran akan terus mendorong semangat edukasi lingkungan, terutama kepada generasi muda.
