WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam rangkaian pembentukan karakter bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, setiap upaya yang bertujuan membangun mental, keberanian, daya juang, serta kepercayaan diri calon pegawai patut diapresiasi.
Baca Juga:
POLDA JAMBI GELAR PROGRAM POLANTAS KARIB DITLANTAS SAMBANGI SMP DAN SMA PGRI 2 KOTA JAMBI MELALUI PEMBINA UPACARA DAN SAFETY RIDING
Namun demikian, pelaksanaan metode tersebut tetap harus mengutamakan prinsip manajemen risiko dan budaya keselamatan kerja yang menjadi nilai dasar institusi.
Menurut Vita, BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memiliki tugas memberikan perlindungan kepada para pekerja sekaligus mengampanyekan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja harus mampu menjadi contoh dalam penerapan standar keamanan di setiap kegiatan, termasuk dalam proses pendidikan dan pelatihan pegawainya.
"Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi teladan utama dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan pegawai," ujar Vita dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2026).
Baca Juga:
Hasil Munas VIII FSP PPMI SPSI Rekomendasikan BPJSTK Tidak Berada di Bawah Danantara
Lebih lanjut, Vita menilai bahwa substansi utama dalam pembentukan sumber daya manusia bukan terletak pada metode pelatihannya semata, melainkan sejauh mana pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berpandangan bahwa kualitas pegawai BPJS Ketenagakerjaan akan lebih tercermin melalui kemampuan mereka menjalankan tugas secara profesional dibandingkan sekadar menunjukkan ketahanan fisik dalam menghadapi tantangan ekstrem.
"Ukuran keberhasilan calon pegawai tidak ditentukan oleh keberanian melewati bara api, melainkan oleh integritas dalam mengelola amanah, profesionalisme kerja, serta empati terhadap peserta," tegasnya.
Vita menjelaskan bahwa indikator keberhasilan seorang pegawai BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diukur dari kecepatan, ketepatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Hal tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penyelenggaraan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga seluruh pekerja dapat memperoleh hak perlindungan sosial secara maksimal.
Sebagai mitra kerja sekaligus lembaga pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia selama program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, memiliki manfaat yang terukur, serta tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
Di akhir keterangannya, Vita mengingatkan agar simbol keberanian dalam sebuah pelatihan tidak menggeser tujuan utama pelayanan publik.
Ia menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, disiplin dalam menerapkan keselamatan kerja, serta konsisten menghadirkan pelayanan yang berkualitas.
"Momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah institusi publik dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, mengutamakan keselamatan, dan konsisten menghadirkan pelayanan terbaik. Itulah fondasi sesungguhnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat," tutup Vita.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
