WahanaNews.co | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan, anggaran yang disediakan untuk program Kartu Prakerja tahun 2022 mencapai Rp 11 triliun. Program semi bansos ini rencananya akan menyasar 2,9 juta peserta.
"Program ni akan diteruskan di 2022 dengan anggaran Rp 11 triliun untuk 2,9 juta orang, kecuali ada penambahan lagi yang dilakukan pemerintah melihat sikon berkembang," kata Rudy dalam konferensi pers, kemarin.
Baca Juga:
Kartu Prakerja Gelombang 61 Sudah Dibuka, Yuk Daftar!
Rudy menuturkan, besaran insentif tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600.000 yang diberi selama 4 bulan. Platform pelatihannya pun sama, yakni 7 platform yaitu Bukalapak, Kemnaker, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir, Pintaria, Karier.mu Sekolah.mu, dan Tokopedia.
Lalu, ada 3 portal job dan 8 institusi pendidikan. "Selain itu ada juga lembaga pendidikan tinggi yang memantau program ini. Ada 181 lembaga pelatihan yang tergabung dengan 684 pelatihan aktif di ekosistem," beber Rudy.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat berujar, pemerintah berencana mengadakan pelatihan luring (luar jaringan) di semester II 2022, seiring mulai pulihnya ekonomi dan Covid-19 berubah menjadi endemi.
Baca Juga:
Buka Gelombang 2 Minggu Sekali, Begini Cara Daftar Kartu Prakerja 2023
Mantan Menteri Perindustrian ini menjelaskan, program Kartu Prakerja di tahun depan bukan hanya ditujukan sebagai program semi bansos. Seperti perencanaan awal, program tersebut akan terus ada untuk menambah skill (upskilling) para pencari kerja.
Adapun saat ini, masyarakat penerima Kartu Prakerja telah mencapai 11,4 juta peserta di 514 kabupaten/kota. Airlangga berujar, Kartu Prakerja mampu mendorong inklusi keuangan karena banyak peserta yang baru memiliki rekening bank atau akun dompet digital (e-wallet) setelah mengikuti program.
Hal itu juga membuat lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank) menyebut, Kartu Prakerja adalah program pemerintah yang memberikan akses modal kepada warga, meningkatkan daya beli, dan memberikan pelatihan sesuai situasi.
