WahanaNews.co | Pemerintah sudah menggelontorkan total Rp 468,9 triliun dana desa sejak tahun 2015 sampai 2022 mendatang. Dana desa ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan desa.
"Ini yang dikatakan dana desa ada di rekening kas desa dan kita harap ini dipakai semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sesuai kebutuhan desa," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (29/9/2021), dikutip dari Antara.
Baca Juga:
Hakim Konstitusi Dr Daniel Yusmic Foekh SH M.Hum berikan ceramah Hukum
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2021 pemerintah meminta setidaknya 8 persen dari dana desa di setiap desa digunakan untuk menangani Covid-19. Pada tahun 2021 ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun.
Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Suminto mengatakan bahwa besaran dana desa terus meningkat setiap tahun.
Pada 2015, pemerintah baru menyalurkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Jumlah anggara dana desa pun jauh meningkat menjadi Rp68 triliun untuk sekitar 74 ribu desa pada tahun 2022 yang akan datang.
Baca Juga:
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Milik Takim CS Seakan akan Kebal Hukum
"Sehingga rata-rata dana desa yang diterima setiap desa meningkat lebih dari tiga kali. Di 2015 rata-rata per desa menerima sekitar Rp280 juta, di 2021 sudah mencapai Rp960 juta," ucap Suminto dalam kesempatan yang sama.
Suminto berharap dana desa efektif membangun dan mengurangi kemiskinan di desa yang pada Maret 2021 mencapai 13,20 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dana desa diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dan pembangunan manusia lain termasuk pembangunan infrastruktur dasar desa," imbuhnya.
Suminto pun beharap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa.
"Sehingga diharapkan di satu sisi BPR dapat mendapatkan benefit dari adanya dana desa. Kemudian dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya aktivitas perbankan juga akan terdorong, termasuk di BPR, " katanya.
"Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring," ujarnya.
Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan semakin banyak desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes bersama.
Sebagian di antaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas.
"Misalnya, di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. Sekarang sudah miliaran (rupiah) omzetnya," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa di antaranya masih belum mendapatkan jaringan internet.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.
"Dana desa sangat mendukung utamanya untuk fasilitas internet di spot-spot publik, misalnya, di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet," tuturnya.
Penggunaan dana desa, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Ia berharap dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Pengentasan kemiskinan ekstrem kalau ditangani tingkat mikro, yakni level desa akan mudah, tidak sulit karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh," katanya. [qnt]
