WahanaNews.co | Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan kerja sama dalam strategi pendanaan biru atau blue financing untuk pengembangan ekosistem kelautan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Financing Aggrement antara pemerintah Indonesia dengan UNDP, serta peluncuran dokumen blue financing strategy dalam Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
Baca Juga:
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kasus Masih dalam Penyelidikan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dokumen blue financing strategy tersebut berisikan tentang arah bagi semua pihak untuk berkembang dan mencari praktik optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi kelautan yang menjanjikan.
"Dengan kerja sama baik yang telah berlangsung antara pemerintah Indonesia dan UNDP, saya yakin AIS Forum akan dapat mencapai tujuan utama pembentukannya," ujarnya di Hotel Mandarin Oriental, Rabu (12/10/2022).
"Yaitu untuk mewujudkan kerja sama yang saling membangun antara negara-negara peserta, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, blue economy, pengelolaan sampah plastik, dan pengembangan tata kelola maritim yang baik," lanjut Luhut.
Baca Juga:
Kementerian ESDM: Realisasi Infrastruktur Kendaraan Listrik 261% dari Target pada 2023
Ia mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen pada berbagai program unggulan yang mendorong visi untuk bergerak menuju masa depan laut yang berkelanjutan.
Termasuk dalam komitmen menyiapkan pendanaan sebesar 5 juta dollar AS atau Rp 7 miliar (asumsi Rp 15.300 per dollar AS).
"Berharap komitmen pendanaan sebesar 5 juta dollar AS yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global penghidupan masyarakat pesisir," jelas dia.
Luhut menjelaskan, penandatanganan dan penerbitan dokumen blue financing strategy ini, merupakan langkah lanjutan seiring dibentuknya AIS Forum setelah dilakukan Deklarasi Bersama Manado pada 1 November 2018 lalu.
Forum ini beranggotakan 47 negara-negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki peranan penting dalam ekonomi kelautan.
Terlebih, RI memiliki 17.500 pulau dan 108.000 kilometer garis pantai dengan keanekaragaman hayati laut. Perairan di Indonesia pun memiliki dua pertiga wilayah dengan perkiraan potensi tahunan mencapai 1,33 triliun dollar AS.
Maka masih terdapat ruang besar untuk mengembangkan ekonomi kelautan yang perlu juga di kerjasamakan dengan sesama negara kepulauan di dunia.
Lewat kerja sama blue financing dengan UNDP ini, sekaligus diharapkan dapat mencegah dampak perubahan iklim terhadap kelautan di Indonesia.
"Dalam melestarikan dan melindungi laut kita, Indonesia menjaga komitmen untuk memperluas kawasan lindung laut menjadi 32,5 juta hektar pada 2030. Hari ini kita telah mencapai penyelesaian 86,5 persen dari target 2030," tutup Luhut.[rsy]
