WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya keberadaan data yang akurat dan presisi sebagai pijakan awal dalam mengimplementasikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menyoroti bahwa tanpa data yang benar-benar valid, program tersebut berisiko tidak efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan, meskipun koperasi yang dibentuk nantinya mencatat keuntungan.
Baca Juga:
Indosat Jabar Catat Kuningan Jadi Trafik Data Tertinggi Selama Idul Fitri 2025
Ferry menyampaikan keprihatinannya terhadap belum adanya sistem data di tingkat desa yang mampu merekam kebutuhan masyarakat secara terperinci.
Hal ini menurutnya menjadi tantangan besar bagi keberhasilan program tersebut.
"Saya yakin koperasi desa ini untung. Tetapi tidak menurunkan kemiskinan," ujar Ferry dalam pernyataannya pada Kamis (10/7/2025).
Baca Juga:
Dari Musyawarah Desa hingga Peran Presiden: Proses Lahirnya Kopdes Merah Putih
Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa keberadaan data presisi di desa harus dijadikan sebagai dasar dalam menyusun dan mengeksekusi program Kopdes/Kel Merah Putih.
Ia mengatakan bahwa akurasi data sangat penting bagi seluruh struktur pemerintahan dalam merancang kebijakan publik yang tepat.
"Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi. Atau data semu," tegasnya.
Ia kemudian menyinggung keberhasilan Presiden China, Xi Jinping, dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hanya dalam lima tahun, yang menurutnya berhasil karena strategi berbasis data desa yang rinci dan terarah.
"Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat, ini menjadi praktik yang patut kita pelajari," tambahnya.
Ferry juga mengusulkan penyusunan peta jalan nasional untuk memperkuat koperasi desa berbasis data.
Ia menilai bahwa pelibatan DPR, khususnya Komisi VI, menjadi krusial agar peta jalan tersebut dibangun dari temuan di lapangan sehingga bisa menjamin efektivitas dalam pendanaan, pengembangan, hingga arah operasional koperasi.
"Kami juga menyambut baik usulan Komisi VI agar diadakan simposium bersama. Ini untuk merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan," pungkas Ferry.
Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi yang digelar di Jakarta pada Rabu (9/7/2025), anggota Komisi VI DPR RI, M. Nasim Khan, turut mengingatkan bahwa pendirian Kopdes/Kel Merah Putih tidak boleh sebatas menjadi kegiatan administratif.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang menyeluruh serta adanya pengawasan dan pendampingan yang kuat agar koperasi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
