WahanaNews.co | Penambahan utang luar negeri (ULN)
selalu jadi polemik di Tanah Air. Selama ini, utang jadi jalan keluar untuk mengatasi defisit
APBN.
Baru-baru
ini, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada
akhir kuartal IV 2020 yang tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau
sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).
Baca Juga:
RI Tak Termasuk, Ini Daftar 5 Negara yang Paling Jarang Ngutang
Posisi
utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi
dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.
Besaran
utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor pemerintah dan bank
sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor
swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.
Namun
yang perlu diketahui, selain utang luar negeri, pemerintah Indonesia juga
memiliki utang dalam negeri yang berasal dari penerbitan obligasi surat
berharga negara.
Baca Juga:
BI Ungkap Cadangan Devisi Naik Karena Pemerintah Tambah Utang
Berikut
ini perbandingan utang luar negeri Indonesia, antara pemerintahan Presiden
Jokowi dengan dua periode Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY),
seperti dirangkum pada Rabu (17/2/2021).
ULN Era
Presiden SBY
Mengutip
data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan, utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2004 adalah sebesar 68,57
miliar dollar AS.
Di
periode pertama Presiden SBY, utang pemerintah Indonesia memang mengalami
pasang surut.
Pada 31
Desember 2005, utang pemerintah Indonesia turun menjadi 63,09 miliar dollar AS.
Lalu
pada tahun 2006 utang pemerintah menjadi 62,03 miliar dollar AS, tahun 2007
menjadi 62,25 miliar dollar AS, dan tahun 2008 menjadi 65,44 miliar dollar AS.
Lalu
sampai pada 31 Maret 2009 atau menjelang berakhirnya periode pertama
pemerintahan Presiden SBY, utang pemerintah Indonesia menjadi 63,20 miliar
dollar AS.
Yang
jadi catatan, besaran utang yang dirilis Kemenkeu tersebut tak memasukan utang
luar negeri yang berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) valuta asing
(valas).
Utang
luar negeri pemerintah di periode kedua Presiden SBY mengalami kenaikan signifikan.
Mengacu
pada data yang dirilis Bank Indonesia, pada triwulan III 2014 atau menjelang berakhirnya periode
kedua Presiden SBY, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 292 miliar
dollar AS.
Rinciannya,
utang pemerintah dan BI sebesar 132 miliar dollar AS dan utang dari sektor
swasta termasuk BUMN sebesar 159,3 miliar dollar AS.
ULN Era
Presiden Jokowi
Jika
dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia di dua periode
Presiden Jokowi juga terus melonjak.
Membengkaknya
utang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi ini tercatat sudah terjadi
sebelum pandemi virus Corona (Covid-19).
Di awal
periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, atau saat masih bersama JK, atau
pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia yang ditarik pemerintah dan BI
adalah sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN).
Berikutnya, pada
triwulan IV 2019, atau dimulainya periode kedua Presiden Jokowi, utang luar
negeri yang berasal dari pemerintah dan BI tercatat sebesar 202,9 miliar dollar
AS.
Terbaru,
BI melaporkan utang luar negeri Indonesia dari pemerintah dan bank sentral pada
akhir kuartal IV 2020 tercatat 209,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp
2.907 triliun.
Pada
November tahun lalu, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup
besar dalam bentuk utang bilateral.
Rinciannya
sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman. [dhn]
