WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti masih tingginya ketimpangan kepemilikan lahan yang dialami para petani di Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, keterbatasan lahan garapan menjadi salah satu faktor utama yang membuat petani kesulitan meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.
Baca Juga:
Wamenko Pangan Soroti Ketergantungan Pangan Riau Meski Kaya Sumber Daya Alam
Dalam keterangannya, Rokhmin menjelaskan bahwa luas lahan yang dimiliki atau digarap petani di Indramayu masih jauh dari skala ideal untuk mendukung kesejahteraan keluarga petani.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat sektor pertanian.
“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Baca Juga:
Mentan Amran Kembangkan Program E20, Dorong Swasembada Energi dari Sektor Pertanian
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai persoalan agraria yang terjadi di Indramayu sejatinya mencerminkan masalah struktural yang juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
Ia menyebut ketimpangan penguasaan aset produksi, khususnya lahan, masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.
“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Karena itu, Rokhmin menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerataan akses terhadap lahan produktif menjadi langkah penting agar petani dan nelayan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih adil dan merata.
“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan pertanian dan kepemilikan lahan, Rokhmin juga menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Ia menilai aktivitas industri, perdagangan, dan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah mulai mengalami perlambatan dalam beberapa waktu terakhir.
Perlambatan tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran serta melemahnya daya beli masyarakat.
Situasi itu dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, terutama petani dan nelayan.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kecil lainnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
