WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tindakan tegas untuk merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) demi menghentikan kerugian akibat komisaris yang berlebihan, Jumat (15/8/2025) di Senayan, Jakarta.
Prabowo menyoroti jumlah komisaris di BUMN yang dinilai terlalu banyak sehingga merugikan perusahaan dan negara padahal total aset BUMN Indonesia mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun dan seharusnya mampu menyumbang minimal US$ 50 miliar untuk APBN.
Baca Juga:
Menyabut Hari Kemerdekaan PLN Berikan Discon 50% ! Simak Info Lengkapnya
"Karena itu saya memberi tugas kepada Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita, tadinya pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget," ujar Prabowo.
Presiden juga menyentil besarnya tantiem yang diterima komisaris meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun," tegasnya, sambil menambahkan bahwa sistem tantiem hanyalah akal-akalan dan istilah asing untuk membingungkan publik.
Baca Juga:
PLN Siap Dorong Pemanfaatan Sains dan Teknologi untuk Akselerasi EBT
Prabowo menegaskan bahwa jumlah komisaris harus dipangkas setengahnya, maksimal enam orang, idealnya cukup empat hingga lima, dan seluruh tantiem, termasuk bagi direksi, harus dihentikan.
"Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo.
Presiden menutup dengan ultimatum bagi direksi dan komisaris yang menolak kebijakan ini: segera mundur.
