WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan berarti pemerintah meninggalkan Jakarta.
"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” ujar Jokowi kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022).
Baca Juga:
Peneliti China Yakini Indonesia Akan Bangkit Setelah Pindah Ibu Kota
Jokowi mengatakan penadapatan di Pulau Jawa bisa menyumbang lebih dari setengah pendapatan Indonesia akibat magnet DKI Jakarta.
“Pendapatan bisa sebesar itu di Jawa karena saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," jelas Jokowi.
Jokowi menginginkan dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Sebut Proyek Pemindahan IKN Bukan Gagah-gagahan
"Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan," ucap Presiden.
Beri Pengarahan Covid-19 dan APBD
Jokowi juga memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Jokowi pada acara Pengarahan Presiden RI
Terkait penanganan Covid-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
"Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan," ucap Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.
"Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
"Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang," ujarnya.
Saat ini menurut Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.
"Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak," ucap Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi yang terjadi saat ini.
"Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan," jelas Jokowi. [rin]
