WahanaNews.co | Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal batalnya rencana konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor listrik.
Presiden Jokowi mengatakan, dibatalkannya program kompor listrik ini karena dia menilai kini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan program tersebut.
Baca Juga:
Diajang Adhyaksa Sangihe Expo 2023, PLN Beri Edukasi Kompor Listrik
Pasalnya, kompor listrik membutuhkan daya listrik yang cukup besar yakni mencapai 1.800 Volt Ampere (VA). Sementara warga pengguna LPG subsidi 3 kilo gram (kg) menggunakan listrik berdaya 450 VA.
Bila ini dilaksanakan sekarang, maka menurutnya ini akan menjadi sebuah guncangan bagi warga. Presiden pun mengingatkan anggota kabinet untuk sensitif pada hal-hal kecil dalam sebuah kebijakan.
Jokowi mengingatkan para menteri untuk terus berhati-hati dalam membuat setiap kebijakan.
Baca Juga:
PLN Fokus Program Uji Coba Kompor Listrik
Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022. Rapat tersebut digelar secara tertutup oleh awak media.
“Dan kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita, namun situasinya betul-betul yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati.”
"Urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya, yang berkaitan kompor listrik, itu betul, bahwa kita harus konversi ke situ, tapi timing-nya bukan sekarang. Kompornya 1.800 (VA)," paparnya dalam memberikan pengarahan kepada para pimpinan kementerian dan lembaga saat Sidang Kabinet Paripurna, yang ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10/2022).
"Artinya kita akan merubah dari yang biasanya pemakai 450 (VA) menjadi pemakai di atas 1.800 (VA), di rakyat hal-hal seperti itu menjadi sebuah guncangan, hati hati, hal-hal seperti ini harus, yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya," ucapnya.
Oleh karena itu, dia pun meminta agar setiap menteri fokus pada tugas masing-masing dan implementasi program yang sudah ada.
"Pertama saya minta Bapak Ibu sekalian untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas kita masing-masing, kemudian juga implementasi dari program-program yang ada. Betul-betul dilihat betul bermanfaat real atau ndak, kalau ndak bisa dibelokkan ke hal-hal yang real," tandasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah mengumumkan dibatalkannya program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik.
"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/9/2022).
Begitu juga dengan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pekan lalu juga menyampaikan untuk menunda pelaksanaan program konversi ke kompor listrik di tahun 2022.
"Pemerintah belum memutuskan konversi kompor LPG 3 kg jadi kompor listrik, belum dilakukan di 2022," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (23/9/2022).
Bahkan, pemerintah juga belum membahas anggaran konversi LPG 3 kg ke kompor listrik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, maka belum ada kepastian kapan program tersebut dapat berjalan.
Mulanya program konversi ke kompor listrik ini disebutkan karena bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 85,6 triliun dengan asumsi 15,3 juta pelanggan LPG subsidi beralih ke kompor listrik selama lima tahun program berjalan.
Jika program konversi LPG ke kompor listrik diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 kg sebanyak 69,4 juta, maka penghematan belanja impor LPG mencapai Rp 44 triliun per tahun.
Sementara apabila program konversi hanya untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 10,21 triliun per tahun.
Namun, rencana ini kemudian mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satunya yakni Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian.
Menurut Ramson, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik terkesan terburu-buru dan bisa mengorbankan masyarakat kecil. Misalnya, yang mempunyai daya listrik 450 Volt Ampere (VA).
Pasalnya, jika daya listrik dari pelanggan 450 VA beralih ke 900 VA untuk dapat menggunakan kompor listrik, maka sudah pasti kenaikan biaya bulanan tak bisa dihindari.
"Atas itu, makanya kita menolak. Ini penolakan alhamdulillah Presiden setuju," terang Ramson pada wartawan dalam Energy Corner, Senin (26/9/2022). [qnt]
