Pentingnya pengawasan ini semakin mendesak mengingat beberapa wilayah baru saja dilanda banjir, yang berdampak langsung pada sektor pertanian.
Untuk itu, pupuk dan benih padi harus segera disalurkan guna memastikan produksi pertanian tetap berjalan optimal.
Baca Juga:
Anggota Polda Sulbar Tabrak Lari Ibu Anak di Makassar Diusut Propam
Dukungan Pemerintah Pusat
Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 144 Triliun untuk sektor ini pada tahun 2025.
Dana tersebut dialokasikan melalui beberapa jalur, antara lain Rp 59 Triliun dikelola oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Rp 63 Triliun oleh Bendahara Umum Negara, Rp 22,7 Triliun melalui transfer ke daerah, serta Rp 0,05 Triliun dalam bentuk pembiayaan.
Baca Juga:
SHGB Terbit di Pesisir Makassar, Walhi Desak BPN Beberkan Nama Pemilik
Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi tertinggi dengan anggaran sebesar Rp 29,370 Triliun. Menteri Amran menegaskan bahwa alokasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden, yang awalnya hanya menetapkan anggaran sebesar Rp 6,9 Triliun.
"Anggaran Kementan awalnya hanya Rp 6,9 Triliun, namun atas perintah Presiden kini mencapai Rp 30 Triliun," kata Amran.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh Rp 6,2 Triliun, sementara Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi Rp 22,030 Triliun. Sisanya, sekitar Rp 44,1 miliar, dibagi ke beberapa Kementerian dan Lembaga lainnya.
