WahanaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Jawa Timur meraih lima penghargaan dalam sehari, belum lama ini.
Kelima penghargaan itu mulai dari tingkat Provinsi Jawa Timur hingga nasional.
Baca Juga:
Pemkot Mojokerto Tampilkan Keunggulan Kota Sehat pada Verifikasi KKS Jawa Timur
Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) di Surabaya, dengan raihan empat penghargaan, yakni Kategori Umum Kualitas Informasi Terbaik, Sarana dan Prasarana Terbaik, Kategori Informatif dan Badan Publik Terfavorit dengan nilai tertinggi 98,64, sehingga menjadi yang terbanyak se-Jawa Timur.
"Alhamdulillah, luar biasa. Kemarin (Senin, 4/12) Kota Mojokerto mendapat lima penghargaan sekaligus. Ini tentu berkat kerja sama luar biasa dari seluruh jajaran. Untuk KI Award, ini membuktikan prestasi ini bukan sesuatu yang mustahil," ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Mojokerto, Selasa (5/12/2023).
Penghargaan dari BPS tersebut adalah wujud apresiasi atas komitmen dan capaian pemkot dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Dari Jawa Timur, Kota Mojokerto menjadi satu dari tiga daerah yang menerima penghargaan tersebut.
Baca Juga:
Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB untuk PKRI
Sedangkan terkait perjalanan Kota Mojokerto dalam meraih penghargaan KI Award, tahun 2020 masih kategori D, tidak informatif.
Namun, di tahun berikutnya naik signifikan menjadi Informatif Kategori A. Di tahun 2022, Kota Mojokerto, selain mempertahankan Kategori Informatif, juga meraih penghargaan di dua kategori lainnya.
Prestasi tersebut terus meningkat, dan tahun ini meraih empat penghargaan, jumlah terbanyak di antara daerah lainnya.
"Tahun ini, Kota Mojokerto berhasil meraih Terfavorit. Artinya, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan prestasi tersebut. Sehingga, komitmen dan sinergi dalam layanan keterbukaan informasi publik ini harus diperkuat lagi," kata wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini.
Keterbukaan informasi publik sejatinya bukan sekadar kepatuhan terhadap kewajiban, melainkan sebagai strategi dalam menyukseskan suatu program, meningkatkan demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
[Redaktur: Zahara Sitio]
