WAHANANEWS.CO, Jakarta - Indonesia kini berada di peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia berdasarkan data 2024.
Menanggapi kondisi tersebut, Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai persoalan sampah harus menjadi agenda prioritas nasional yang ditangani secara sistemik dan berbasis teknologi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Flyover Daan Mogot Bagian dari Visi Besar Aglomerasi Jabodetabekjur
MARTABAT menegaskan bahwa krisis sampah bukan hanya isu kebersihan, melainkan menyangkut martabat bangsa, daya saing pariwisata, hingga ketahanan lingkungan jangka panjang.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus menjadi alarm keras bagi seluruh elemen bangsa.
“Ketika Indonesia berada di posisi kelima penghasil sampah dunia dan ketiga penyumbang sampah plastik laut, itu menyangkut harga diri bangsa. Kita negara maritim, tapi laut kita justru dibebani limbah,” ujar Tohom, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga:
Keselamatan Transportasi Air Diperkuat, MARTABAT Prabowo-Gibran Soroti Peran Strategis Otorita Danau Toba
Menurutnya, persoalan sampah laut yang berdampak pada kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo, Bunaken, hingga Raja Ampat menunjukkan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai praktik saling lempar tanggung jawab harus segera diakhiri.
“Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Pemerintah daerah harus serius membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu. Kalau sampah kota berakhir di laut dan taman nasional, yang rugi bukan hanya ekosistem, tetapi juga ekonomi daerah karena pariwisata terdampak,” tegasnya.
Tohom juga menyambut baik target pemerintah untuk mencapai 100 persen pengelolaan sampah pada 2029, termasuk rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 34 kota/kabupaten.
Ia menyebut pendekatan Waste to Energy (WtE) sebagai langkah strategis apabila dijalankan dengan transparan dan berstandar lingkungan ketat.
“Teknologi insinerator modern yang digunakan negara seperti China mampu mengubah kota-kota besar menjadi lebih bersih sekaligus menghasilkan listrik. Indonesia harus belajar, tetapi tetap memastikan standar emisi dan dampak lingkungannya terkontrol,” katanya.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengembangan PSEL harus dipandang sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Menurutnya, sampah merupakan sumber energi alternatif yang selama ini terabaikan.
“Setiap ton sampah yang dikelola dengan baik bukan hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jika dikelola secara profesional, sampah bisa menjadi sumber ekonomi sirkular yang membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Ia menilai alokasi Dana Insentif Daerah hampir Rp 1 triliun untuk daerah berprestasi dalam pengelolaan sampah merupakan kebijakan progresif.
Namun ia mengingatkan agar indikator penilaian berbasis hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
Ia menilai pembangunan fasilitas besar seperti PSEL harus dibarengi edukasi publik agar pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah tangga.
“Transformasi tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Kita butuh revolusi budaya. Masyarakat harus sadar bahwa sampah yang tidak dipilah hari ini bisa menjadi ancaman ekonomi dan kesehatan besok,” tutupnya.
Krisis sampah nasional, menurut MARTABAT Prabowo-Gibran, menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil keputusan strategis demi keberlanjutan lingkungan Indonesia ke depan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
