WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dampak banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada penghujung November 2025 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi ujian serius bagi ketangguhan sistem pendidikan, khususnya pendidikan inklusif.
Peristiwa ini sekaligus menegaskan urgensi penerapan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Baca Juga:
Pasca Banjir Besar, Aktivitas Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang Mulai Bangkit
Hingga Selasa (13/1/2026), aktivitas belajar mengajar di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.
Sekitar 80 persen dari total 77 ruangan beserta halaman sekolah masih dipenuhi lumpur dan sisa material banjir.
Sejumlah relawan dan guru membersihkan lumpur dan puing sisa banjir di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, Selasa (13/1/2026).
Baca Juga:
Kemenkes Catat ISPA, Hipertensi, dan Diare Dominasi Penyakit Pengungsi di Aceh Tamiang
Genangan air yang sempat mencapai ketinggian hingga empat meter mengakibatkan kerusakan serius pada berbagai fasilitas sekolah, termasuk sarana prasarana aksesibilitas yang selama ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa satuan pendidikan khusus merupakan objek vital dengan tingkat risiko tinggi dalam konteks kebijakan PRB.
Oleh karena itu, sekolah inklusif memerlukan sistem perlindungan berlapis, mulai dari mitigasi struktural, penguatan kesiapsiagaan berbasis komunitas, hingga proses pemulihan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana.
Alat berat dioptimalkan untuk membantu pembersihan lumpur dan puing sisa banjir di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, Selasa (13/1/2026).
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemulihan Sekolah Inklusif
Pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang mencerminkan pendekatan whole-of-society dalam kebijakan PRB nasional.
Sejak banjir surut, berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, hingga masyarakat sekitar bergotong royong memulihkan fungsi sekolah.
Sejumlah relawan dan guru membersihkan lumpur dan puing sisa banjir di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, Selasa (13/1/2026).
Tahap awal pembersihan difokuskan pada musala yang berada di tengah kompleks sekolah.
Selain sebagai tempat ibadah, musala memiliki peran penting dalam situasi darurat, yakni sebagai ruang aman, titik kumpul, sekaligus pusat koordinasi evakuasi.
Pemulihan fasilitas ini menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan ruang yang relatif aman dan mudah diakses bagi siswa dengan beragam jenis disabilitas.
Selanjutnya, pembersihan jalur penghubung antarruang dilakukan untuk mengembalikan konektivitas lingkungan sekolah.
Alat berat dioptimalkan untuk membantu pembersihan lumpur dan puing sisa banjir di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, Selasa (13/1/2026).
Ketebalan lumpur yang mencapai lebih dari 30 sentimeter membuat proses ini membutuhkan alat berat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pun mendatangkan ekskavator dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB sebagai bagian dari respons tanggap darurat dan transisi pemulihan.
Pemenuhan kebutuhan dasar turut menjadi perhatian. TNI membangun sumur bor guna menjamin ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk sanitasi dan pemulihan lingkungan sekolah.
Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Baznas berperan dalam pembersihan ruang kelas, penyaluran logistik, serta dukungan permakanan bagi guru dan relawan.
Semua bergerak pulihkan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina di kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Selasa ( 13/1/2026).
Dukungan masyarakat sekitar juga terlihat melalui pembukaan lorong-lorong akses yang kini dimanfaatkan sebagai ruang belajar darurat.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada rehabilitasi bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi dalam kebijakan PRB.
Implementasi Nyata PRB Inklusif Saat Bencana
Peristiwa banjir ini menjadi bukti bahwa kebijakan PRB inklusif dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Hal tersebut tercermin dari proses evakuasi siswa berkebutuhan khusus yang dilakukan secara mandiri oleh guru dan tenaga kependidikan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang.
Muslim Hasan, ASN bagian tata usaha sekolah sekaligus penyandang disabilitas low vision, terlibat langsung dalam proses penyelamatan tersebut.
Tenaga tata usaha sekolah, Muslim Hasan, beraktivitas di halaman Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, yang terdampak banjir, Selasa (13/1/2026).
Saat banjir terjadi, seluruh siswa yang tinggal di asrama dievakuasi ke lantai dua musala menggunakan perahu darurat yang dirakit dari batang pohon pisang.
Dalam perspektif PRB inklusif, langkah ini mencerminkan penerapan prinsip evakuasi berbasis kebutuhan spesifik (needs-based evacuation), di mana proses penyelamatan memperhitungkan kondisi fisik, sensorik, dan psikososial para siswa.
Tenaga tata usaha sekolah, Muslim Hasan, memeriksa pesan grup jejaring komunikasi melalui ponsel pintar menggunakan alat bantu saat beraktivitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, yang terdampak banjir, Selasa (13/1/2026).
“Hampir tidak percaya, tetapi kami bisa melakukannya bersama-sama. Dengan segala keterbatasan, yang terpenting adalah memastikan anak-anak selamat,” ujar Muslim.
Seluruh siswa berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek perlindungan, melainkan juga subjek aktif dalam pengelolaan risiko bencana ketika diberikan ruang, pengetahuan, dan dukungan yang memadai.
Pembelajaran Kebijakan dari Sekolah Tangguh Bencana
Keberhasilan evakuasi dan respons darurat tersebut tidak terlepas dari penguatan kapasitas yang telah dilakukan sebelumnya.
Pada 2022, SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang ditetapkan sebagai SLB Tangguh Bencana setelah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan yang difasilitasi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelatihan tersebut dirancang secara adaptif dan inklusif, dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik.
Materi seperti pengenalan risiko, pemetaan jalur evakuasi, hingga simulasi penyelamatan diberikan secara berulang dan kontekstual.
Pengalaman ini menjadi bukti bahwa investasi pada pendidikan kebencanaan inklusif mampu meningkatkan kapasitas individu maupun institusi dalam menghadapi bencana nyata.
Tenaga tata usaha sekolah, Muslim Hasan, memeriksa pesan grup jejaring komunikasi melalui ponsel pintar menggunakan alat bantu saat beraktivitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang, yang terdampak banjir, Selasa (13/1/2026).
Praktik ini sejalan dengan pengarusutamaan disabilitas dalam kebijakan PRB nasional serta mandat inklusivitas dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana.
Menuju Pemulihan yang Lebih Tangguh dan Berkelanjutan
Ke depan, proses pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan tingkat ketahanan sekolah.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan shelter evakuasi mandiri yang inklusif, dengan desain universal, jalur akses aman, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap sekolah ini memiliki gedung shelter evakuasi yang inklusif, karena lokasi sekolah dekat dengan sungai dan mungkin ada potensi bencana berulang,” ujar Muslim.
Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa fase pemulihan pascabencana merupakan momentum strategis untuk memperkuat kebijakan PRB inklusif.
Dengan memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal, upaya pengurangan risiko bencana akan menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
