WahanaNews.co | Undangan kepada empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) ke rumah dinas Zulkifli Hasan di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu.
Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius: penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Cak Imin Konsisten Lobi Tunda Pemilu, Masih Menunggu Sikap Ketum Lain
Meja makan panjang dipilih. Tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin. Tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting.
Diminta Menteri Tunda Pemilu
Saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024.
Baca Juga:
Blak-blakan, Luhut Mengaku Siap Jika Diminta Membantu Pemerintahan Jokowi di 2024 Nanti
PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.
Media mengonfirmasi Zulhas terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Namun Zulkifli enggan menjawab gamblang.
"Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut," kata dia di DPR, Jumat lalu (25/2).
Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.
Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran.
Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari.
Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024.
Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi, Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024.
"Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya," kata dia.
Kader PAN Setuju
Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan Pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Namun Zulhas bersikeras, jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan Pemilu.
Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail.
"Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu," kata dia saat dihubungi.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama.
didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai," kata dia.
Lalu pada 25 Februari sebelum Salat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulhas secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar Pemilu 2024 ditunda.
Tangan-tangan Pemerintah
Di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini.
Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial.
Diklaim ada begitu banyak bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat.
Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha.
Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik.
Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
"Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada," kata dia.
Jodi menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi.
"Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu," kata Jodi. [bay]
