WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Luhut Bongkar Strategi Penting Pemerintah Hadapi Pandemi di Hadapan Kabinet Merah Putih
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Big data itu, ucapnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.
Wacana penundaan Pemilu 2024 usai sejumlah ketua umum partai politik mengusulkan itu. Diawali pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar lalu diikuti Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Mereka mengklaim masyarakat tidak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar 14 Februari 2024.
