WahanaNews.co | Batas
penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam syarat
program Rumah DP Rp 0 mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp7 juta jadi 14 juta.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai program Rumah DP Rp 0 sebagai pembohongan
publik.
Baca Juga:
PDI-P dan PKS Dinilai Sulit Menyatu jika Jadi Oposisi Prabowo
"Itu namanya pembohongan publik. Program ini awalnya
untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang
layak, namun dalam kenyataan, ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon,
yakni penghasilan Rp 7 juta ke atas," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI,
Gembong Warsono, kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
"Berarti program DP 0 rupiah bukan untuk warga MBR,
apalagi kalau saat ini syarat itu dinaikkan menjadi Rp 14 juta," imbuhnya.
Program DP Rp 0 pun dipertanyakan Gembong, apalagi dengan
naiknya batas penghasilan MBR. Gembong mempertanyakan posisi keberpihakan
Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga:
TKN Tantang Partai Banteng Tarik Semua Menterinya
"Ini program untuk siapa? Lalu di mana keberpihakannya
kepada warga MBR?" tanya Gembong.
Gembong menyebut naiknya batas penghasilan MBR untuk program
Rumah DP Rp 0 tak pernah dibahas di DPRD DKI. Menurut Gembong, tak ada warga
kelas bawah dengan penghasilan Rp 14 juta.
"Nggak (pernah dibahas di DPRD). Itu domain BUMD
penerima penugasan," imbuhnya.
Sebelumnya, batas penghasilan tertinggi MBR dalam syarat
program Rumah DP Rp 0 naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta. Wagub DKI
Ahmad Riza Patria menyebut aturan baru itu sudah diperhitungkan.
"Ya itu sudah diperhitungkan ya," ujar Riza di
Pondok Pesantren Modern YPKP, Jalan Raya Pondok Karya Pembangunan RT 001 RW
008, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (15/3).
Riza menuturkan dalam program rumah DP nol rupiah ini
membutuhkan penilaian yang cukup agar proses pembangunannya berjalan baik,
termasuk pembayaran iuran yang terpenuhi. Meski demikian Pemprov DKI tetap
mencari terobosan agar masyarakat kecil mampu mendapat hunian yang layak.
"Kami terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi
masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies-Sandi yang sudah
disampaikan juga. Dan kami terus melakukan pembangunan daripada perumahan DP 0
persen, apakah Rusunami maupun Rusunawa," jelasnya. [qnt]