PPP turut menanggapi mengenai insiden ini. PPP mempertanyakan penerjunan pasukan tersebut.
"Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?" ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (8/2).
Baca Juga:
Disebut Prabowo “Kembali Ke Jalan Yang Benar”, Cak Imin ‘Auto‘ Semangat
Anggota Komisi III DPR RI itu mengkritik pengerahan aparat dalam jumlah besar. Hal itu, ungkapnya, seperti saat era Orde Baru.
"Pengerahan aparat dalam jumlah yang besar seperti itu jika tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan kita tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru," lanjut Arsul Sani.
Arsul menambahkan pengawalan pembangunan itu dilakukan bukan dengan pengerahan aparat keamanan, namun lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.
Baca Juga:
Pemprov Kaltim Terapkan Tarif Baru Opsen PKB dan BBNKB Mulai 5 Januari
"Ini bisa dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dengan warga namun tetap memperhatikan prokes. Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," sambungnya.
PPP turut menanggapi mengenai insiden ini. PPP mempertanyakan penerjunan pasukan tersebut.
"Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?" ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (8/2).
