WahanaNews.co, Jakarta - Lembaga survei Indikator merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. Menurut hasilnya, TNI menduduki posisi teratas, diikuti oleh Presiden, Kejaksaan Agung, dan Polri.
Hasil survei ini disampaikan pada Selasa (23/01/24). Rilis survei ini bertajuk 'Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga-lembaga Hukum dan Politik'.
Baca Juga:
Pj Wali Kota Pekanbaru Tersandung Kasus Korupsi, Kinerja Pemkot Jadi Sorotan
Survei ini dilakukan pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Rilis survei disampaikan langsung oleh founder Indikator yang juga guru besar ilmu politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.
Metodologi survei menggunakan multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden.
Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara MoE di wilayah oversample sebagai berikut:
Baca Juga:
Hari Kedua Hakordia: KPK Lelang Apartemen hingga Rusun Rafael Alun
• Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±5% pada tingkat kepercayaan 95%.
• Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Banten (masing-masing sampel 350 responden). Sampel
berukuran 350 memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±5,3% pada tingkat kepercayaan 95%.
• Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±5,8% pada tingkat kepercayaan 95%
Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Awalnya, Burhanuddin menyampaikan survei tentang persepsi publik atas kondisi politik nasional, keamanan nasional, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi. Kemudian responden diminta menjawab pertanyaan tentang kepercayaan terhadap lembaga.
