WAHANANEWS.CO, Jakarta - Empat Menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan negatif terkait kinerja mereka dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Sejumlah survei menunjukkan penilaian kurang baik terhadap beberapa anggota Kabinet Merah Putih. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Baca Juga:
Lompatan Besar, 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Raih Kepuasan Publik 80,9 Persen
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia 100 hari pada 28 Januari 2025.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3%, sementara survei Litbang Kompas mencatat angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 80,9%.
Meskipun kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tergolong tinggi, sejumlah menteri dinilai memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Berikut empat menteri yang dianggap berkinerja buruk dalam 100 hari pertama:
Baca Juga:
Survei BI: Keyakinan Konsumen Terhadap Ekonomi Terus Menguat di Akhir Tahun
1. Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia)
Natalius Pigai mendapat penilaian negatif berdasarkan survei Celios yang dirilis pada 21 Januari 2025, dengan skor -113 poin.
Mantan Staf Khusus Kemenaker ini dinilai kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri HAM. Selama 100 hari kerja, ia mengklaim keberhasilannya dengan pernyataan bahwa "belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat."
Selain itu, ia dikritik oleh anggota Komisi XIII DPR karena dinilai tidak turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM, seperti konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
DPR mendesaknya untuk lebih aktif, sebagaimana saat ia bertugas di Komnas HAM.
2. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)
Berdasarkan survei Celios, Budi Arie menempati posisi kedua dengan skor -61 poin. Ia dianggap kurang inovatif dalam meningkatkan kinerja koperasi dan usaha kecil.
Selain itu, citranya tercoreng akibat keterlibatan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus pencurian data dan dugaan kerja sama dengan pengelola judi online.
Minimnya langkah nyata dalam membenahi permasalahan di kementeriannya membuat publik meragukan kredibilitasnya sebagai pemimpin di sektor koperasi dan usaha kecil.
3. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Bahlil Lahadalia berada di peringkat ketiga dalam survei Celios dengan skor -41 poin. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah penghapusan pengecer LPG 3 kg.
Kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil, namun justru menimbulkan polemik.
Keputusan ini mengakibatkan banyak pedagang kecil kehilangan penghasilan dan masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan resmi untuk mendapatkan LPG 3 kg.
Kritik terhadap minimnya sosialisasi kebijakan ini semakin memperburuk citra Bahlil.
Akibat polemik yang muncul, Presiden Prabowo akhirnya memerintahkan agar pengecer kembali diaktifkan.
4. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mencatat bahwa 78,8% responden memberikan penilaian negatif terhadap Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Hanya 6% yang memberikan penilaian positif, sementara 15,2% netral.
Satryo menjadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya yang menudingnya sebagai pemimpin arogan.
Ia juga dikritik karena belum merealisasikan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen berstatus ASN yang tertunda selama bertahun-tahun.
Sejumlah pihak kini menantikan langkah yang akan diambil Presiden Prabowo terkait kinerja para menteri ini. Akankah reshuffle menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan?
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
