WahanaNews.co | Polri petakan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP).
IPKP Polri mengacu pada pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang pemilu 2024.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan perbedaan IPKP yang diluncurkan Polri dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Bawaslu.
Diketahui, Bawaslu telah meluncurkan IKP pada Jumat (16/12).
KP merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu.
Baca Juga:
Perang Melawan Narkoba: Polda Sumut Ungkap 32 Kasus dan Sita 201 Kg Sabu, 272 Kg Ganja serta 40.000 butir Ekstasi
"Memang ini kita mengacu dari perspektif yang ada, mungkin kalau Bawaslu terkait dengan kecenderungan pelanggaran atau kecurangan. Sementara di Kepolisian tentunya aspek kamtibmas, itu jadi salah satu perhatian kita bagaimana kamtibmas di satu tempat yang kita nilai tentu perlu ada perhatian khusus, dengan indikator yang ada di kita," ujar Sigit di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).
Kemudian, Sigit mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan edukasi terkait penyelenggaraan pemilu.
Dia menyebut hal itu sebagai bentuk upaya mencegah polarisasi.
"Terkait kerawanan dan polarisasi dari beberapa waktu lalu kita selalu keliling semua wilayah, baik itu di kampus-kampus, kemudian juga bersama teman ormas, OKP, maupun seluruh komunitas elemen masyarakat, kita sampaikan bagaimana agar edukasi, sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu yang damai yang tentunya menjadi harapan kita semua," katanya.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan perbedaan pendapat dalam pemilu adalah hal yang wajar. Namun, dia mengimbau untuk tetap menjaga persatuan.
"Perbedaan pilihan, perbedaan pendapat itu hal yang biasa namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpin baik itu di tingkat daerah, di tingkat nasional yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan yang namanya kesatuan namanya persatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama," ujarnya.
"Sehingga tentunya harus kita jaga dan hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan, tentunya kita sepakat bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu barometer terkait penyelenggaraan pemilu yang mapan, kok nggak demokratis, yang meninggalkan hal-hal negatif yang tentunya akan membuat terjadinya polarisasi dan itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita semua," imbuhnya. [rgo]
