WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ambisi besar pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG) kini memasuki fase krusial ketika arah kebijakan didorong agar lebih tajam dan tepat sasaran.
Di tengah implementasi yang terus berjalan, muncul penekanan kuat agar program ini tidak sekadar menjadi distribusi makanan, melainkan benar-benar menyasar anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.
Baca Juga:
Menkes Ungkap Anomali BPJS, Masih Ada Orang Kaya Terima Bantuan PBI
Keinginan Prabowo Subianto untuk memfokuskan MBG pada kelompok rentan dinilai sebagai langkah strategis yang mendesak untuk segera direalisasikan.
Dilihat sebagai momentum penting, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi program secara menyeluruh.
"Jadi ini memang sudah saatnya untuk melakukan evaluasi, sehingga tepat sasaran," kata Lina pada Senin (13/4/2026).
Baca Juga:
FBI-Polri Bongkar Jaringan Phishing Global, Nilai Penipuan Tembus Rp 342 Miliar
Menurutnya, tujuan awal MBG sudah jelas yakni menyediakan makanan bergizi secara gratis, namun implementasinya perlu diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Ditekankan oleh Lina, program ini semestinya menyasar masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
"Mengakses itu artinya, misalnya jauh dari tempat dan segala macam, nah itu kemudian harus menjadi fokus (seperti yang diinginkan Presiden). Jadi kalau ditanya lagi apakah (keinginan Prabowo) tepat? (jawanbannya) iya," kata Lina.
Faktor geografis dan sosial disebut menjadi hambatan nyata bagi sebagian anak dalam mendapatkan asupan nutrisi yang layak.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Lina mengusulkan penggunaan data Program Indonesia Pintar (PIP) yang disinkronkan dengan sistem pendidikan dan basis data sosial ekonomi nasional.
"Saya pikir dengan cara melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," kata Lina pada Senin (13/4/2026).
Integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai akan mempercepat verifikasi sekaligus meningkatkan akurasi penerima manfaat.
Arahan serupa juga disampaikan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang menegaskan bahwa program MBG tidak ditujukan untuk semua kalangan.
“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” kata Nanik S. Deyang.
Disampaikan lebih lanjut, program ini tidak boleh dijalankan secara memaksa dan harus benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” ujar Nanik.
Dalam upaya memperkuat efektivitas, BGN tengah menyiapkan tim khusus untuk memilah penerima manfaat secara lebih akurat.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi program sekaligus memberikan dampak nyata bagi penanganan masalah gizi.
“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tuturnya.
Dengan penajaman arah kebijakan ini, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebijakan sosial, tetapi benar-benar menjadi solusi konkret bagi persoalan gizi nasional.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
