WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi tulang punggung kemajuan bangsa, bukan celah bagi segelintir oknum untuk memperkaya diri.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang diungkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi tamparan keras bagi dunia birokrasi.
Baca Juga:
OTT KPK di Kantor Inhutani V, Ada Pihak Swasta Terjaring
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun bersiap melakukan evaluasi total demi memastikan kebocoran anggaran tak lagi berulang.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa evaluasi ini akan menyasar seluruh level, mulai dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Evaluasi dilakukan sebagai langkah serius untuk menekan biaya ekonomi berbiaya tinggi yang kerap menjadi masalah dalam pembangunan nasional.
Baca Juga:
Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 Tempino–Interchange Ness Jalani Uji Laik Fungsi, Target Rampung Kuartal III 2025
"Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof Sumitro bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi. Ini mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR)," kata Dody dalam siaran pers, Minggu (29/6/2025).
Ia menambahkan, jika praktik kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka pembangunan akan terus berjalan tidak efisien.
Dody menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan anak buahnya dalam kasus tersebut, dan menyatakan evaluasi internal kini menjadi hal yang mendesak demi menciptakan transparansi dan efisiensi.
