WahanaNews.co | Menko
Polhukam Mahfud Md menyebut adanya "kelompok tidak murni" yang senang menentang
pemerintah, dan terlibat dalam terkait seruan aksi "Jokowi End Game".
Baca Juga:
Korupsi APD Covid Negara Rugi Rp24 Miliar, Eks Kadinkes Sumut Divonis 10 Tahun Bui
PPP menyarankan pemerintah menggandeng organisasi masyarakat
untuk menanggulangi kelompok tersebut.
"Untuk menanggulangi kelompok-kelompok tidak murni yang
ingin memanfaatkan belum optimalnya hasil kerja pemerintah dalam menanggulangi
COVID tersebut, maka menurut hemat PPP langkah ke depan yang harus ditempuh
oleh pemerintah adalah memperluas peran serta ormas-ormas dan elemen-elemen
masyarakat sipil termasuk organisasi profesi, organisasi pekerja, perkumpulan
pedagang pasar, dan lain-lain," kata Waketum PPP, Arsul Sani kepada
wartawan, Sabtu (24/7/2021).
Menurut Arsul, tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan ormas
misalnya ada suara bahwa pemerintah seperti menjalankan langkah-langkah
penanggulangan lebih dengan pendekatan "one man show". Sementara potensi ormas
dan lain-lainnya tak diberdayakan lebih maksimal.
Baca Juga:
Kasus Korupsi APD Covid-19: Mantan Kadinkes Sumut Dituntut 20 Tahun Penjara
"Padahal ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU dan
organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang memiliki atau terafiliasi dengan
rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga telah berperan serta dalam mengatasi
pandemi COVID ini," ujarnya.
Oleh sebab itu, PPP meminta pemerintah melibatkan ormas
dalam penanganan pandemi. PPP meyakini kelompok tak murni yang ingin
memanfaatkan pandemi pun tak akan digubris oleh masyarakat.
"PPP berharap KPC-PEN ke depan berinisiatif lebih
maksimal melibatkan peran serta ormas dan elemen masyarakat tersebut sejak
dalam perencanaan kebijakan yang akan diambil. Paling tidak masukan-masukan
mereka didengarkan," ucapnya.
