Basis kebutuhan dan prioritas, kata Suharso, mampu melahirkan strategi yang relevan pula sesuai keadaan negara.
"(Jika) pengambil kebijakan di desa memahami dengan baik kebutuhan desa dan meletakkan prioritas dengan baik, saya kira pembangunan yang kita lakukan dari pinggiran itu bisa kita lakukan. Jika sudah mengerti statistik dengan baik, mereka akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Soesatyo," seloroh Suharso.
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut Menteri Keuangan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Hal ini disebabkan karena Sri Mulyani tidak menghadiri undangan yang dilayangkan MPR untuk membahas anggaran.
Bambang menuturkan, Sri Mulyani sulit diajak bekerja sama dengan DPR.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad juga mengatakan Menkeu sulit diajak berkoordinasi.
"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," sebut Bambang.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani berujar, pemotongan anggaran harus dilakukan karena Indonesia masih menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta pada tahun 2021.
